Berupaya untuk menunjang permodalan usaha kecil dan UMKM di Banjarmasin, Komisi II DPRD Banjarmasin menggali informasi ke Kementerian Koperasi RI, di Jakarta, Senin (16/3)
BANJARMASIN, K.Pos – Komisi II DPRD Banjarmasin didampingi Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya dan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Hj Ananda, bertemu Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank Kementerian Koperasi RI, Santoso dan jajaran. Membahas sejumlah persoalan terkait koperasi dan UMKM.
“Koperasi itu punya peran penting dan strategis dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja yang cukup pesat di Indonesia. Namun, harus didukung permodalan, pelatihan dan lembaga keuangan yang ramah,” ujar Santoso dalam dialog itu.
baca juga:
-
Suhu Politik di Banjarmasin Memanas, Anang Bidik siap “duduki” Rumah Banjar
-
Sekolah di Banjarmasin diliburkan selama 14 Hari
-
Pandemi Corona, Dewan Nilai Sekolah belum perlu Diliburkan
Pemerintah daerah dan pusat katanya, harus menyediakan dan mengupayakan dengan mempermudah akses koperasi dan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan. Supaya mendukung ekosistem koperasi dan UMKM, perluasan akses pasar atau komersil produk dan jasa koperasi dan UMKM termasuk melalui digitalisasi.
Dukungan itu jelasnya, bisa direalisasikan dengan adanya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) koperasi dan UMKM untuk mengakses perluasan permodalan. “Karena di Banjarmasin belum ada, kita siap menginisiasi BLUD. Dasarnya UU No 23/2014 dan Permendagri 1979,” katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Bambang Yanto Permono mengatakan, segera melakukan rapat dengan dinas koperasi dan UMKM Banjarmasin menyikapi hal itu.
“Selain untuk membentuk BLUD koperasi dan UMKM, juga akan dibahas upaya mendapatkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digelontorkan pemerintah pusat. Di Kalsel hanya Hulu Sungai Selatan dan Tengah yang memasukan proposal, sedang Banjarmasin belum ada,” ungkap Bambang Yanto.
Kendati tambahnya, keterangan pihak kementerian koperasi di tahun sebelumnya koperasi dan UMKM di Banjarmasin pernah dapat KUR. “Pada 2018 ada 3 kelompok senilai Rp39 juta, di 2017 satu sekompok senilai Rp13 juta dan 2019 ada 8 pengajuan sebesar Rp92 juta,” jelasnya.
Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya mengatakan, koperasi dan UMKM di Banjarmasin perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan usaha kecil. “Sasarannya tentu saja untuk peningkatan PAD,” tandasnya.
Penulis : Aspihan Zain
Editor : Aspihan Zain
Penanggungjawab : SA Lingga