Komisi II DPRD Provinsi Kalsel mempertanyakan perihal Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang belum ada titik terang langsung ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, kemarin.
BANJARMASIN, Kalselpos.com – “Ini merupakan action plan guna memastikan evaluasi gubernur Kalsel bagi 5 perusahaan,” ujar Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Imam Suprastowo
Dari hasil kunjungan kerja (kunker) tersebut sejauh mana
tindak lanjut terhadap hasil Evaluasi Gubernur tersebut oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga segala permasalahan yang timbul dapat segera diselesaikan dan lahan-lahan tersebut sudah dikembalikan seterusnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola dan diusahakan demi kesejahteraan masyarakat
“Banyak keluhan masyarakat sehingga terjadi konflik dengan perusahaan pemegang izin karena masyarakat menggarap lahan terlantar yang izinnya dimiliki perusahaan,” terangnya
Lanjut politisi PDIP ini, tercatat 5 (lima) perusahaan diusulkan oleh Gubernur Kalsel untuk dievaluasi, yakni PT Trikorindotama Wanakarya, PT Inhutani III Riam Kiwa, PT Prima Multibuana, PT Aya Yayang Indonesia, PT Janggala Semesta, dan PT Hutan Sembada. Selain itu juga Komisi II juga menyoroti permasalahan terkait PT. Inhutani III areal Pelaihari, dimana dibagi kepada beberapa perusahaan tanpa ijin dari Menteri sebagaimana yg tercantum dalam SK Menhut 358 tahun 2005 dan sampai saat ini PT Inhutani III belum melakukan NKK, dewan mendesak SK Menhut 358 tahun 2005 juga dievaluasi untuk dicabut.
Dilain sisi, Sekretaris Ditjen PHPL, Misran
didampingi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Istanto mengungkapkan, pihaknya selalu berupaya untuk merespon hal-hal yang telah disampaikan oleh daerah dan segera menindaklanjutinya. Bahkan kami sangat mengapresiasi kepedulian dari DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalsel terhadap pembangunan di sektor kehutanan yang banyak sekali terdapat permasalahan di dalam pelaksanaannya (dik)
“Kita akan tindak lanjuti dari laporan ini dan mengapresiasi kepedulian dewan dan pemda karena semua demi kesejahteraan rakyat,” bebernya.
Penulis : Sidik Alfonso
Editor : Aspihan Zain
Penanggungjawab : SA Lingga
