Pemkab Tapin Pinjam Dana ke PT Sarana Multi Infrastruktur


Untuk pelaksaan pembangun rumah sakit, Pemerintah Kabupaten Tapin resmi memimjam dana kepada PT Sarana Multi Insfrastruktur (Persero).

RANTAU, Kalselpos.com – Proses peminjaman dana mulai dengan penandatanganan bersama perjanjian pinjaman daerah antara Bupati Tapin HM Arifin Arpan selaku Pemerintah Kabupaten Tapin dengan Muhammad Ghozie Indra Dalel selaku Deriktur PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Di Gedung DPRD Tapin. Selasa (25/2) kemarin.

Turut hadir menyaksikan Wakil Bupati Tapin H Syafrudin Noor, Ketua DPRD Tapin H Yamani beserta anggotanya, Sekda Tapin Masyraniansyah,;Pimpinan Muspida Tapin serta satuan kerja perangkatbdarrah Kabupaten Tapin.

Bacaan Lainnya

Bupati Tapin menjelaskan meningkatknya kunjungan pasien berobat kerumah sakit RSUD Datu Sanggul Rantau dan mengakibatkan daya tampung bagi pasien rawat inap tidak mencukupi hal itulah menjadi alasan utama untuk membangun rumah sakit baru.

baca juga berita Tapin lainnya :

“Untuk membangun Pemerintah bersama dengan DPRD Kab Tapin sepakat untuk melakukan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dengan nilai pinjaman sebesar Rp148.657.565.500, terdiri dari konstruksi bangunan sebesar Rp125.000.000.000 kemudian pengadaan alat sarana kesehatan Rp23.657.565.500.-” jelasnya.

Lanjut Bupati untuk lahannya pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 4.8 hektar meter persegi. Sementara untuk waktu pinjaman selama 4 (empat) tahun.

“Jadi selama 4 (empat) tahun sampai berakhirnya masa jabatan bupati Tapin semua pinjaman sudah selesai dibayarkan, “tambah bupati Tapin.

Untuk diketahui terkait pinjaman dana kepada pihak ketiga melalui proses yang panjang sesuai ketentuan yang berlaku antara Pemerintah Kabupaten Tapin dan DPRD Kabupaten Tapin.

Berharap setelah terwujudnya pembangunan rumah sakit ini nantinya dapat memberikan pelayanan kesehatan demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan bugar.

Sementara Deriktur PT SMI Muhammad Ghozie Indra Dalel mengatakan, perusahaan kami adalah BUMN bergerak dibidang pembiyaan infrastruktur berada dibawah Kementrian Keuangan RI dengan tujuan bagaimana menjadikan percepatan pembangunan insfrastruktur di seluruh Indonesia.

“Perusahaan bergerak dibidang pembiyaan infrastruktur yang sahamnya dimiliki oleh Negara berada di bawah naungan Kementrian Keuangan bukan Kementrian BUMN, “terangnya.

Mudah-mudahan adanya kerjasama yang baik ini, pembangunan RSUD berjalan lancar dan warga sehat serta warga masyarakat makin makmur dan sejahtera.

Penulis :dillah
Editor:wandi
Penanggung jawab:SA Lingga

baca juga berita Tapin lainnya :

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android  kami di Play Store

Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait