Setelah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Dadahup dan Kapuas Murung yang menghasilkan berbagai usulan, fasilitas, infrastruktur dan lainnya.
KUALA KAPUAS, Kalselpos.com – Terungkap ada polemik dalam hal penempatan tenaga pengajar dan kesehatan yang masih honorer, di wilayah Kecamatan Kapuas Murung yang berdampak pada kurangnya tenaga honorer tersebut.
Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Mardani selepas kegiatan Musrenbang Kecamatan Kapuas Murung di Palingkau, Selasa (18/2), mengatakan melalui hubungan selulernya, bahwa kesulitan penempatan tenaga kesehatan dan guru ini masih berstatus tenaga kontrak dengan penghasilan sama sesuai ketentuan berlaku.
“Secara aturan memang tidak bisa disalahkan namun kebutuhan hidup di suatu tempat tidak bisa di samakan ” ucap legislator dari PPP ini.
Baca Juga :
Politisi yang berpindah Dapil dari dapil I ( Pemilu 2014) sekarang Dapil IV (Pemilu 2019) mencontohkan, kebutuhan hidup berbeda seperti harga barang jauh berbeda dengan harga disekitar kota atau Kecamatan Selat.
“Perlunya pemikiran bijaksana pemerintah daerah, walau selama ini sudah berupaya menempatkan tenaga guru dan kesehatan mendekatkan dengan domisili, atau masyarakat setempat atau putera daerah untuk memudahkan pelayanan,” beber Mardani.
Ia juga mengungkapkan, khusus di daerah terpencil atau di pedesaan yang jauh dari kota, sangat mengkhawatirkan tenaga guru dan perawat. Datanya ada tapi absensinya sangat kurang.
Baca Juga :
“Kebutuhan hidup dengan penghasilan yang sama anggap saja selama ini tenaga kontrak diberikan honor oleh pemerintah daerah Rp. 1,800.000, per bulannya, harga barang dan kebutuhan hidup jauh lebih tinggi di pelosok, karena dipengaruhi oleh harga barang lebih tinggi daripada di kecamatan Selat,” pungkas Mardani.
Sementara dari hasil Musrenbang Kecamatan Dadahup, Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Bendi mengatakan, fasilitas yang sangat dibutuhkan adalah gedung olah raga dan membuat kawasan wisata pancing serta pengaspalan jalan.
“Kondisi jalan dalam ibu kota Dadahup sepanjang 600 meter membutuhkan pengaspalan dan sifatnya sangat mendesak,” ungkap legislator dari Partai Gerindra Kapuas ini melalui pesan singkat selulernya selepas rapat Musrenbang Kecamatan Dadahup, Rabu (19/2) sore.
Bahkan menurut Bendi, mantan Kades Dadahup ini selain peningkatan jalan alternatif Handel Patua, kebutuhannya sangat mendesak, yakni pengaspalan jalan dalam kota Dadahup sepanjang 600 meter.
“Kita harapkan hasil musrenbang Dadahup bisa masuk proiritas pembangunan tahun 2021,” tegas putera daerah asli dari Dadahup ini.
Penulis: Iwan Cavalera
Editor: Bambang CE
Penanggung jawab: SA Lingga
Baca Juga :
Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android kami di Play Store
