Permohonan Hibah PDAM Bandarmasih ditolak Dewan Kalsel

  • Whatsapp
Imam Suprastowo

BANJARMASIN, Kalselpos.com – Keinginan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih agar mendapat suntikan dana segar berupa modal hibah yang diusulkan Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina kepada Gubernur Kalsel, H.Sahbirin mendapat penolakan dengan tegas oleh komisi II DPRD Provinsi Kalsel termasuk PDAM lainnya yang ada di banua ini. Hal ini dikarenakan Pemprov sejak dulu sudah berupaya keras agar bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan berbagai optimalisasi strategi dan program kerja disejumlah BUMD termasuk PDAM itu sendiri.

“Kalo masalah hibah ini kita tolak, karena memang tidak ada hibah” tegas Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo, kepada Kalselpos, Jumat (3/1/2020)

Muat Lebih

Baca juga=Basarnas Banjarmasin bantu Korban Banjir di Jakarta

Memang mengenai masalah hibah ini Pemprov Kalsel terlihat tidak sependapat karena rasionya selama ini berupa investasi ke PDAM sudah lumayan menguntungkan. Tapi jika dilepas dewan tidak setuju. Karena itu salah satu sumber PAD.

“Justru kita menggenjot PAD, kalo dilepas PAD kita hilang,” tambahnya.

Lanjut Politisi PDIP ini, memang dari informasi dan surat yang telah dilayangkan ada 2 PDAM yang mengajukan hibah tersebut kepada Gubernur Kalsel salah satunya PDAM Bandarmasih. Sebenarnya saham yang dimiliki Pemprov Kalsel di PDAM Bandarmasih cukup besar mencapai Rp 65 miliar atau 15 persen dari total saham yang ada saat ini

“Alasan penolakan kami sangat kuat sebab penyertaan modal yang sudah lama di tanamkan menjadi unsur PAD pemerintah provinsi,” terang Ketua komisi membidangi ekonomi dan keuangan ini.

Sekedar diketahui, permohonan hibah yang dilakukan Walikota Banjarmasin, guna memuluskan rencana mengubah status PDAM dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah (perumda) atau perusahaan perseroan daerah (peseroda). Aturannya, ada dua bentuk BUMD yakni perusahaan umum daerah atau perseoran daerah. Secara tegas, PP Nomor 54 Tahun 2017 ini mengatur kepemilikan saham hanya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sementara untuk perseroan terbatas, modalnya bisa terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51 persen dimiliki suatu daerah.

Baca juga=Basarnas Banjarmasin bantu Korban Banjir di Jakarta

Penulis : Sidik Alfonso
Editor : Aspihan Zain
Penanggung jawab : SA Lingga

 

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android  kami di Play Store

Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *