Pernyataan Bupati Khalil, ‘Lumrah’

Ahmad Fikri Hadin

BANJARMASIN, Kalselpos.com – Penyataan terbilang ‘berani’ Bupati Banjar, H Khalilurrahman, yang menyebut “Hantu pun bisa menjadi bupati, asal punya banyak duit”, mendapat respon hampir seragam dari sejumlah pengamat, tak terkecuali oleh pengamat muda dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM), yakni Ahmad Fikri Hadin SH LL.M.

Baca juga=Uhaib As’ad : Lebih dari Hantu, “Sesajen Uang bisa jadikan Penguasa Daerah”

Bahkan, menurutnya, penyataan sang bupati cukup lumrah, sekalipun disampaikan di acara resmi, yakni louncing Pilkada Banjar, Rabu (29/1) lalu, di Martapura.

Pastinya, sebut Fikry, yang juga pendiri Pusat Kajian Anti Korupsi dan Good Governance (PARANG) ULM tersebut, fenomena ini sudah terjadi dalam 1 dekade pentas Pemilu maupun Pilkada di seluruh Indonesia.

Ini jelas menjadi tugas berat penyelenggara Pemilu, lantaran sistim yang dibangun sekarang, masih dengan mudah ‘diselewengkan’, bahkan itu dilakukan mulai hulu hingga hilir.

Pangkal fenomena, ini salah satunya jelas bersumber dari partai politik (parpol) sendiri, yang tak jelas ‘bentuk klaminnya’, yakni publik ataukah privat, hingga menyebabkan Pilkada menjadi berbiaya mahal.

Ini seharusnya bisa diperbaiki, sehingga kualitas Pilkada yang dihasilkan pun, sesuai dengan asas Pemilu. “Ini jelas butuh komitmen bersama, dan Pilkada yang baik, juga harus dimulai dari hulu hingga ke hilir,” ucap Ahmad Fikri Hadin.

Di sisi lain, dosen muda yang memulai karier akademisinya saat berusia 26 tahun tersebut, mengakui jika indikator pemenang Pilkada di Indonesia, termasuk di Banua, semuanya bersumber dari kekuatan ‘tenaga’ uang. “Jadi ucapan Guru Khalil (maksudnya Bupati Banjar, red) yang menyebut “Hantu pun bisa menjadi bupati, asal punya banyak duit”, sangat lumrah, khususnya dalam konstektual hari ini,” ungkapnya.

Baca juga=Uhaib As’ad : Lebih dari Hantu, “Sesajen Uang bisa jadikan Penguasa Daerah”

Terlepas itu, secara normatif memang sudah ada UU yang membatasi praktik – praktik politik uang tersebut. Namun, di bagian lain, masih ada saja ‘kekuatan’ yang tidak bisa dipegang oleh kekuasaan penyelenggara Pemilu, sebut Ahmad Fikri Hadin.(*)

Penulis : S.A Lingga
Penanggungjawab : S.A Lingga

 

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android  kami di Play Store

Aplikasi Kalselpos.com

 

Pos terkait