Ismet Targetkan Pemeriksaan tahun 2020 Nol Temuan

APEL BENDERA Inspektur Batola H Ismed Zulfikar SH saat mengawali tugasnya pimpin apel bendera di halaman Kantor Bupati.

MARABAHAN, kalselpos.com – Inspektorat Kabupeten Barito Kuala (Batola) targetkan nol temuan pada pengawasan, pemeriksaan di tahun 2020 ini.

Hal tersebut disampaikan Inspektur Kabupaten Batola, H Ismed Zulfikar SH saat memimpin apel tujuh belasan di halaman kantor Bupati, belum lama ini.

Bacaan Lainnya

Baca juga=TMMD : Kepsek Ismet Apresiasi Pendidikan Bela Nerga

Inspektur yang baru – baru ini dilantik mengawali tugasnya memimpin apel yang dihadiri Pj Sekda H Abdul Manaf, para Staf Ahli Bupati, Asisten, para pejabat eselon II, III, IV, pejabat fungsional tertentu, dan para pelaksana.

 

Dia menjelaskan program kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan di tahun anggaran 2020 mempunyai obsesi untuk merubah posisi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang saat ini berwarna kuning menjadi hijau.

Program tersebut, kata pria yang akrab dipanggil pak Ismet itu, menyebutkan sembilan poin. Diantaranya, melaksanakan audit dana DIPA, evaluasi APBD yang akan dimulai 20 Januari, review laporan keuangan dan aset, audit dana bos, evaluasi SAKIP, review RKA TA 2021, review RKA Perubahan TA 2020, audit kinerja dan ketaatan pada SKPD, serta audit kas atau cash opname.

“Kami berharap nantinya para Satuan Perangkat Kerja Daerah dapat mempersiapkan hal-hal yang diperlukan. Jika ada hal-hal yang masih belum lengkap diharapkan untuk dilengkapi,” pintanya.

 

Selain itu, lanjutnya, menargetkan nol temuan atas pengawasan pemeriksaan pada tahun 2020. “Kami harapkan dukungan seluruh SKPD mewujudkan cita-cita bersama ini demi kebaikan Pemkab Batola sendiri,” ajak Inspektur yang pernah menjabat Kabag Hukum Setda Batola itu.

Kemudian, Ismet menyinggung Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2019 yang pelaporannya dilakukan Januari 31 Maret 2020 baru terdapat 11 dari 197 wajib LHKPN (8,66 persen) yang melaporkan.

Sementara untuk rata-rata nasional yang telah melaporkan terdapat 12 persen dari 386.806.000 wajib LHKPN.

Karena itulah, ia menghimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang wajib melaksanakan LHKPN supaya segera merealisasikan kewajibannya, agar target pelaksanaan bisa terwujud.

Disampaikanya, masih banyaknya temuan yang belum diselesaikan. “Saya harap perhatian para pimpinan SKPD. Karena sejak tahun 2005 terdapat 663 rekomendasi BPK di Batola.

 

Dari jumlah itu, baru diselesaaikan 531 rekomendasi (80,09 persen) dan 132 sisanya belum diselesaikan.

Selain BPK, sebut Ismed,  juga terdapat rekomendasi dari BPKP. Sejak tahun 2003 terdapat 155 rekomendasi dari BPKP dan diselesaikan 140 (90,32 persen), sedangkan 15 rekomendasi belum diselesaikan.

Sementara dari inspektorat, menurutnya, dari 93 UP pemeriksaan baik desa, sekolah, maupun SKPD yang sudah terevaluasi terdapat 577 rekomendasi. Dari total itu baru 513 (88,90 persen) terselesaikan dan 64 rekomendasi masih tersisa.

Oleh karena itu pintanya, temuan-temuan yang belum diselesaikan supaya segera diselesaikan, mengingat berdasarkan ketentuan, setiap temuan rekomendasi harus diselesaikan dalam waktu 60 hari (2 bulan).

Jika sekiranya dalam waktu tersebut tidak juga diselesaikan, maka jalan terakhir yang akan dilakukan dengan menyampaikan temuan ke HPH.

Baca juga=TMMD : Kepsek Ismet Apresiasi Pendidikan Bela Nerga

Ismet menegaskan, pihaknya tidak menginginkan adanya permasalahan yang penanganannya hingga ke HPH. Mengingat ancamannya cukup berat hingga pidana.

“Kami harap SKPD yang memiliki rekomendasi supaya segera diselesaikan,” pungkasnya.

Penulis : Bambang
Penanggungjawab : SA Lingga

 

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android  kami di Play Store

Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait