Komisi IV tagih Janji Kemendigbud soal Gajih Honorer

HM Lutfi Saifuddin (paling kanan) ketika menyambangi Kemendigbud RI

BANJARMASIN, Kalselpos.com – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, HM Lutfi Saifuddin menagih janji dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendigbud) RI terkait pembayaran gaji guru honorer yang dibayarkan melalui APBN sebab besaran hak yang diterima para tenapa pendidik berstatus honorer ini sangat penting untuk kiranya benar-benar direalisasikan dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan mereka.

Baca juga=Komisi IV berhasil perjuangkan Tambahan DAK Kesehatan

Bacaan Lainnya

“Ya kita tunggu saja bahkan tuntutan tetap sama yaitu gaji guru honorer ini bisa dibayarkan melalui APBN,” ujar Lutfi Saifuddin, ketika melakukan kunjungan kerja ke Kemendigbud RI bersama dinas pendidikan setempat Jumat (10/01).

Dikatakannya, saat ini pihak kementrian tengah membahas wacana pembebanan gaji guru honorer ini melalui APBN guna dengan melibatkan sejumlah stakeholder terkait di pemerintah pusat termasuk dari Kementrian Keuangan dimana hal mendasar yang masuk pembahasan adalah bagaimana mekanisme teknis pembayarannya sekaligus besaran maupun pagunya.

“Kita bersama berdoa agar ini secepatnya bisa direalisasikan dan masalah guru honorer ini bisa teratasi,” harap politisi Gerindra ini.

Lanjut Lutfi, pihaknya ingin mengetahui lebih jauh lagi program kerja dari kepemimpinan Mendigbud baru, Nadiem Makarim ini bisa terus berjalan secara berkesinambungan selama itu bisa memecahkan persoalan hak para guru honorer ini. Sebab dilain sisi nantinya untuk pagu APBD Kalsel disektor pendidikan bisa dialihkan untuk peningkatan mutu lainnya sehingga anggaran bisa termanfaatkan dengan optimal dan terarah.

Sementara itu Kabag Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI, Dr Suhartono Arham mengatakan, mekanisme dan aturan yang tertuang dalam petunjuk teknis ini bisa diselesaikan dimana untuk wacana pembayaran gaji honor melalui APBN, akan difinalkan melalui juknis BOS mengakomodir hal tersebut, Dimana maksimal 50% bisa dibayar untuk gaji guru honorer, dan diharapkan tidak terjadi keterlambatan pembayarannya.

“Ya setidaknya 50 persen dari APBN bisa dibayarkan telat waktu jika memang sudah final,” kata Suhartono.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Drs Muhammad Yusuf Effendi menyambut gembira apabila wacana tersebut dapat terealisasi, alokasi pembebanan ini cukup besar, Kurang lebih Rp 90 milyar, Klo ini dibayarkan melalui APBN tentunya dapat disalurkan melalui sarana prasarana dan kualitas pendidikannya.

Baca juga=Komisi IV berhasil perjuangkan Tambahan DAK Kesehatan

Kemungkinannnya disalurkan melalui dana BOS yang diatur dalam permendikbud dan juknisnya mengenai mekanisme pembayarannya.

Penulis : Sidik Alfonso
Editor : Aspihan Zain
Penanggung jawab : SA Lingga

 

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android  kami di Play Store

Aplikasi Kalselpos.com

Kalselpos.com

Pos terkait