UMK Barito Utara tahun 2020 ditetapkan Rp3.3 Juta

oleh -473 views
Drs Tenggara MM

MUARA TEWEH, K.Pos– Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab barut), menetapkan upah
minimum kabupaten untuk tahun  2020 sebesar Rp3.037.767 per bulan, atau naik dibandingkan tahun
2019 hanya Rp3.048.352/bulan.

Baca juga=BKSDA Kalteng luncurkan Sistem Sidin Wali

Upah Minimun Kabupaten (UMK) dan Upah Minumum Sektoral Kabupaten (UMSK) ini berdsarkan surat
dari Wakil Bupati barito Utara Sugianto Panala Putra Nomor : 561/95/2019, tanggal 12 November 2019,
perihal : Rekomendasi Penetapan UMK/UMKS Kabupaten Barito Utara Tahun 2020.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Koperasi dan UKM Barito Utara, Drs Tenggara MM, Minggu
(24/11) di Muara Teweh mengatakan usulan UMK dan UMKS tahun 2020 ini akan diteruskan ke
Gubernur Kalteng untuk mendapat penetapan.

“UMK tahun tahun 2020 naik sebesar Rp259.415/bulan. Kenaikan ini cukup realistis karena mengikuti
kondisi perekonomian daerah yang makin baik. UMK tahun 2020 tersebut disepakati dalam sidang
pembahasan yang dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan sejumlah pengusaha dan lembaga
perlindungan pekerja setempat," kata Tenggara, Minggu (24/11) di Muara Teweh.

Menurut Tenggara, selain UMK 2020, sektor lain juga ditetapkan seperti sektor pertanian, peternakan,
kehutanan, perburuan dan perikanan serta perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI) sebesar
Rp3.324.306,- penebangan kayu (logging) Rp3.340.845.

Kemudian sektor sektor industri pengolahan Rp3.324,306,- sektor bangunan Rp3.347.384,-, sektor
pertambangan dan penggalian Rp3.340.845, sektor jasa Rp3.324.306,- sektor listrik, gas dan air, untuk
listrik Rp3.357.384,- gas Rp3.357.383 dan air Rp3.324.306,-.

Dikatakannya, setelah ada penetapan dari Gubernur Kalteng, UMK ini nantinya akan disosialisasikan
kepada pihak perusahaan dan masyarakat. Pemkab Barito Utara juga meminta penetapan UMK 2020
tersebut harus sinergis dan tidak menyalahi dengan peraturan yang berlaku.

Tenggara mengatakan, tenaga kerja, merupakan aset perusahaan yang sangat berharga dan tentunya
harus mendapatkan perhatian baik dari sisi ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. “Untuk itu
diharapkan dalam penetapan upah ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan,”kata Tenggara.

Tenggara juga mengatakan pemerintah daerah tentunya tidak akan memaksakan pihak pengusaha
maupun para investor untuk memberikan upah setinggi-tingginya kepada karyawan atau pekerja.

Baca juga=BKSDA Kalteng luncurkan Sistem Sidin Wali

“Pemerintah tidak ingin mendengar adanya pengaduan atau keluhan ada pengusaha memberikan upah
di bawah kesepakatan yang ditetapkan ini,” tandasnya.

Penulis : Asli
Penanggungjawab : SA Lingga

 

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android  kami di Play Store

Aplikasi Kalselpos.com