Ratna Dewi : “Pilkada tak langsung, Hapus Kedaulatan Rakyat”

oleh -904 views
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Ratna Dewi Petalolo

BANJARMASIN, Kalselpos.com – Mendekati akhir tahun 2020 mendatang Provinsi Kalsel beserta daerah lainnya di Indonesia akan menggelar pesta rakyat yaitu pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam beberapa periode ini pilkada dilaksanakan secara langsung dimana semua pilihan diserahkan kepada rakyat. Namun demikian mengingat porsi ongkos politik yang sangat besar sehingga muncullah wacana menggelar pilkada secara tidak langsung dengan menyerahkan sepenuhnya ke DPRD di daerah masing-masing.

Baca juga=Baiman Show Di SMKN 2 Banjarmasin

“(Pilkada) tidak langsung jelas akan menghilangkan kedaulatan rakyat, padahal pilkada langsung ini tinggal bagaimana memolesnya agar semakin baik,”” Kata komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Ratna Dewi Petalolo saat berkunjung ke Bawaslu Kota Banjarmasin, Jumat sore (22/11) .

Menurutnya, saat ini telah bergulir wacana kembalinya pilkada oleh DPRD atau pilkada tak langsung.

“Tapi itu kan baru wacana, belum tentu beneran menjadi seperti itu, makanya saya masih berharap Bawaslu Kabupaten/Kota akan tetap eksis, tetap bertahan sampai periode-periode mendatang,” kata Dr Ratna Dewi Pettalolo SH MH di hadapan para komisioner dan staf Bawaslu Kota Banjarmasin, saat dia melakukan kunjungan ke Sekretariat Bawaslu Kota Banjarmasin, Jumat (22/11).

Menurut Ratna, kembalinya ke sistem lama, yaitu pemilihan tidak langsung akan melenyapkan kedaulatan rakyat itu sendiri. Memang pemilih yang apatis dan pragmatis ini sulit dihindari karena mereka mengganggap ini sebuah berkah karena kesempatan untuk mendapatkan sesuatu.

“Masyarakat yang sangat permisif ini menganggap saat-saat pemilu maupun pilkada adalah saat-saat “berkah” karena akan kecipratan sesuatu dari para calon atau timsesnya”, terangnya

Para calon ini, sambung Ratna didampingi Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah SAg MSi, memang memahami, ke arah mana mereka akan berbagi untuk memikat hati para pemilih.
Sebagian pemilih kita tampaknya tidak peduli dengan risiko pilihannya, yang penting cara berfikir mereka, bisa dapat untung dengan memilih si A atau si B.

“Sasaran utamanya jelas termasuk mereka yang berada dipinggiran dengan status sosial menengah kebawah,” tutur Koordinator Divisi Penindakan pada Bawaslu RI ini

Lanjut Ratna, ia mengingatkan para pengawas pemilu untuk mewaspadai kalangan Aparatur Sipil Nasional (ASN).
Mereka ini bisa saja tidak netral karena mengincar jabatan, bahkan di antara ASN itu ada yang rela menjadi penyandang dana bagi calon kepala daerah yang dia dukung.

Baca juga=Baiman Show Di SMKN 2 Banjarmasin

“Anehnya ASN yang sudah terbukti tidak netral itu, bukannya mendapat sanksi, tapi justru mendapat promosi kala calon yang didukungnya meraih kemenangan,” beber Ratna.

Penulis : Sidik Alfonso
Editor : Aspihan Zain
Penanggungjawab : SA Lingga

 

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android  kami di Play Store

Aplikasi Kalselpos.com