Perkuat SKPD, Bupati Lantik Pejabat

oleh -321 views
MENYAKSIKAN- Bupati HSS, Achmad Fikry, menyaksikan penandatangan berita acara pelantikan para pejabat admistrator, pengawas, kepala sekolah dan fungsional.(Humas‎)

KANDANGAN, Kalselpos.com– Memperkuat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Achmad Fikry, melantik beberapa pejabat administrator, pengawas, kepala sekolah dan fungsional, Rabu (6/11).

Baca juga=Bupati dan Wabup Hadiri Hari Santri di Pompes Dalam Pagar Kandangan

‎Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Kabupaten HSS, Zulkipli, mengarakan, pejabat yang dilantik bupati sebanyak sebanyak 26 orang terdiri dari administrator 4, pengawas 19, dan kepala sekolah dan fungsional 3. “Totol pejabat yang dilantik 26 orang dari pejabat administrator, pengawas, dan kepala sekolah dan fungsional,” ujarnya.

MELANTIK- Bupati HSS, Achmad Fikry, melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat admistrator, pengawas, kepala sekolah dan fungsional.(Humas)


Sementara itu, Bupati HSS, Achmad Fikry, ‎para jabatan admistrator, pengawas, dan kepala sekolan dan fungsional, dilaktik untuk mengisi kekosongan jabatan, penyegaran organisasi dan mengoptimalkan kinerja SKPD. “Pelantikan ini ‎ sudah biasa dan akan terus berjalan, jika ada yang pensiun diisi dan sudah bekerja sekian tahun disegarkan,” ujarnya.

SAMBUTAN- Bupati HSS, Achmad Fikry, memberikan sambutan pelantikan pejabat admistrator, pengawas, kepala sekolah dan fungsional.(Humas)‎

‎Dikatakan bupati, untuk pejabat di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Dukcapil) penatikannya melalui izin atau persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. “Jika ingin melakukan pejabat di Dukcapil harus mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

Mengapa demikian, kata bupati, karena Dinas Dukcapil‎ memelihara dan menjaga data kependudukan, sehingga diperlukan pejabat yang berkompetensi dan punya kesinabugan dalam mengelola dada-data termasuk pelayanan.

Baca juga=Bupati dan Wabup Hadiri Hari Santri di Pompes Dalam Pagar Kandangan

Jadi, dalam melakukan mutasi di Dinas Dukcapil tidak mungkin karena tidak suka, karena harus meminta persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. “Alhamdulillah dua pejabat yang dilantik dari Dinas Dukcapil sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.
‎‎‎
Penulis : Sofan
Editor : Wandi
Penanggung Jawab : SA Lingga

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android  kami di Play Store

Aplikasi Kalselpos.com