Ditkrimsus Polda Kalsel dipraperadilkan

oleh -387 views
Sidang praperadilan dengan Pemohon, HM Noor Husni melalui penasihat hukumnya, Robert Hendra Sulu, diwawancarai seusai persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Rabu (6/11) kemarin.
Tetapkan tersangka TPPU
=============
BANJARMASIN, K.Pos – Lantaran dinilai terburu – buru menetapkan seorang sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalsel, resmi dipraperadilkan di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Rabu (6/11) kemarin.
Pemohon praperadilan, dalam hal ini HM Noor Husni, di dampingi tim penasihat hukumnya, pimpinan Robert Hendra Sulu SH MH. Sementara, Termohon praperadilan sendiri, dihadiri Bidang Hukum Polda Kalsel, Muhammad SH dan Bahruddin Tampubolon SH, dengan hakim tunggal PN Banjarmasin, Jamser Simanjuntak SH.
Sebelum persidangan dimulai, penasihat hukum Pemohon praperadilan, Robert Hendra Sulu, melalui hakim, sempat meminta pengunjung dari pihak kepolisian yang membawa senjata api (senpi), agar berada di luar. Dan, permintaan itu spontan dikabulkan hakim, dengan meminta anggota kepolisian yang membawa senpi, agar tidak berada di ruang sidang.
Dalam memori praperadilan, penasihat hukum HM Noor Husni menyebutkan, setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yeng bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum.
Adapun alasan permohonan praperadilan yang diajukan, karena HM Noor Husni ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus TPPU hingga dilakukan penahanan oleh pihak Subdit II Ditreskrimsus Polda Kalsel, sedangkan kasus tindak pidana umumnya sendiri, telah dilakukan perdamaian di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalsel, tahun lalu.
Dikarenakan, tidak ditemukan adanya tindak pidana atau laporan yang diajukan Hariyadi, maka seharusnya TTPU pun tidak ada, karena TPPU merupakan kelanjutan dari tindak pidana umum. “Karenanya, Termohon (Ditreskrimsus, red), tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan atau tindakan yang diduga sebagai perbuatan TPPU, yang dipersangkakan kepada Pemohon, HM Noor Husni,” ucap Robert Hendra Sulu SH MH.
Oleh karena Itu, penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon merupakan bentuk kesewenang-wenangan, sehingga penetapan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah, tegasnya lagi, di depan hakim tunggal PN Banjarmasin.
Terpisah, usai sidang Kasubdit II Bidang Perbankan Ditreskrimsus Polda Kalsel, AKBP Zaenal, ketika dikonfirmasi wartawan, enggan berkomentar. “Ikuti saja persidangannya,” jawabnya, singkat.
Sekedar diketahui, HM Noor Husni dijadikan tersangka atas dugaan TPPU setelah dilaporkan teman sekerjanya, yakni Hariyadi.

Penulis : SA Lingga
Penanggungjawab : SA Lingga
Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android  kami di Play Store

Aplikasi Kalselpos.com