BANJARMASIN, K.Pos – Keluhan dan aspirasi warga yang disampaikan pada reses anggota DPRD Kota
Banjarmasin, tidak hanya terkait masalah pembangunan berbagai masalah pelayanan di kota itu. Namun
hingga persoalan rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan.
Baca juga=Banjarmasin Ikuti APUF-7
Anggota DPRD Kota Banjarmasin, H Zainal A Husni usai kegiatan reses bersama anggota lainnya di
Kelurahan Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, mengungkapkan, ada perwakilan warga menyatakan
keberatan atas rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan.
“Tentunya aspirasi warga terkait masalah rencana kenaikan iuran BPJS ini berkaitan dengan kebijakan
pusat, di mana kita tidak bisa secara langsung menyentuhnya,” ujarnya, politisi PKB tersebut, kemarin.
Dikatakannya, meski hal itu hanya suara kecil keluhan dari warga Kelurahan Pekapuran Raya, tetap
harus disampaikan ke pemerintah pusat, melalui suara wakil rakyat yang lebih tinggi.
“Kita akan sampaikan hal ini ke anggota kita yang ada di pusat, semoga rencana kenaikan iuran BPJS
kesehatan ini bisa dipertimbangkan lagi,” ungkap Zainal.
Pihaknya menilai, kondisi ekonomi warga saat ini masih kurang baik, sehingga hal tersebut jadi beban
berat yang mereka rasakan. “Moga ada langkah yang lebih bijak lagi dari pemerintah pusat terkait
program BPJS kesehatan ini, khususnya bagi warga kita di daerah yang kurang mampu,”ucapnya.
Selain masalah itu, para anggota DPRD Kota Banjarmasin juga selalu mendapat keluhan warga terkait
infrastruktur, baik jalan, drainase dan jembatan.
Anggota DPRD Banjarmasin, Abdul Gais menuturkan, di wilayah Pekapuran Raya, infrastruktur jalan,
drainase dan jembatan pembangunan dan pembenahannya belum merata dan baik.
“Kita catat di mana saja yang belum diperbaiki pemerintah jalan, drainase dan jembatan, nanti kita
perjuangkan” ujar Abdul Gais.
Sementara, H Awan Subarkah dari fraksi PKS memastikan, akan memanggil instansi pemerintah kota
yang menangani infrastruktur jalan, drainase dan jembatan ini, agar diprogramkan secepatnya tahun
depan.
“Termasuk juga masalah pendidikan, air bersih dan kelangkaan gas elpiji, kita sampaikan nanti aspirasi
masyarakat ini ke pemerintah kota,”tuturnya.
Sedangkan, Noorlatifah dari fraksi Golkar menyoroti, wilayah Pekapuran Raya tersebut sering
mengalami genangan. “Di sini tergolong dataran rendah, jadi bila hujan sering tergenang, karenanya
masyarakat ingin ada penanganan dari pemerintah kota," cecar Noorlatifah.
Hal ini tekannya, berkaitan dengan drainase dan sungai di daerah ini yang tidak berfungsi dengan baik.
Baca juga=Banjarmasin Ikuti APUF-7
Lurah Pekapuran Raya, Reza Firmani membeberkan, di kawasan itu bahkan ada satu sekolah yang
halamannya bisa tergenang sampai berbulan-bulan, bila hujan dan air pasang.
“Ini sudah disampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), namun belum
mendapat perhatian,” cetus Reza Firmani.
Penulis: Aspihan zain
Penanggung Jawab: SA Lingga
