LSM duga ada ‘Kebocoran’

oleh -368 views

Terkait ‘minusnya’ anggaran APBD HST

=============

‘Minus’ atau defisitnya anggaran APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tahun 2020, yang diprediksi mencapai angka sebesar Rp270,5 miliar, diduga bisa diakibatkan oleh ‘kebocoran’ dari para penguna anggaran sendiri.

——————–

BANJARMASIN, K.Pos – Sebab, bukan mustahil, sumber dana yang seharusnya masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sudah ‘susut’ sebelum sampai ke kas daerah, hingga menyebabkan proyeksi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020 di Kabupaten HST, meleset dalam jumlah sangat besar.

Baca juga=Walikota Banjarmasin beri Dukungan Peserta LIDA 2020

Pendapat itu setidaknya disampaikan ketua LSM, Forpeban Kalsel, Din Jaya, kepada Kalsel Pos, Senin (21/10) kemarin, saat diminta komentarnya terkait defisit anggaran di kabupaten beribukota Babarai tersebut,

Karenanya, Bupati HA Chairansyah, harus turun langsung melakukan kontrol penggunaan anggaran, sekaligus memantau langsung jumlah PAD yang semestinya, didapatkan untuk kas daerah. “Jangan hanya bisa bersedih, atau terpukul saja,” sebut Din Jaya.

Setahu dirinya, difisit atau ‘minusnya’ anggaran APBD, hanya terjadi di Kabupaten HST, sebab di kabupaten / kota lainnya di Kalsel, nyaris tidak terdengar.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati HST, HA Chairansyah mengaku sedih dan prihatin dengan proyeksi KUA – PPAS tahun 2020, jauh meleset dalam jumlah sangat besar. “Saya merasa sedih dan terpukul, di penghujung akhir masa jabatan ini, perencanaan anggaran APBD  2020 justru akan minus atau defisit sebesar Rp270,5 miliar,” ujarnya, saat rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh kepala dinasnya di Aula Bappelitbangda, Jumat (18/10) lalu di Barabai.

Dia juga menyebutkan, akibat dari defisit itu, akan berdampak pada pengurangan kegiatan-kegiatan penting, bahkan akan ada yang dihilangkan.

Chairansyah mengungkapkan, kekurangan anggaran tersebut diakibatkan melesetnya proyeksi penerimaan dari DAU, DAK, penghasilan dari pajak dan non pajak.

Hal tersebut, sambungnya, tidak terlepas dari konsesi keuangan fiskal negara yang terpengaruh dengan dampak penurunan ekonomi global. “Terdapat defisit anggaran sebagaimana yang disusun dalam KUA-PPAS tahun 2020 sebesar Rp181 miliar, ditambah adanya usulan dari DPRD HST berdasarkan hasil raker dgn komisi-komisi menyikapi hasil reses mereka ke desa sebesar Rp89,5 miliar, sehingga totol kekurangan sebesar Rp270,5 miliar,” katanya.

Untuk menyikapi kukurangan anggaran tersebut, Chairansyah memerintah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk bekerja ekstra lebih mencermati  penganggaran kegiatan dengan menyesuaikan dana yang ada.
“Seluruh kepala OPD harus menggodok kegiatan yang benar-benar prioritas dengan lebih mendahulukan kebutuhan, bukan keinginan,” tandasnya.

Baca juga=Walikota Banjarmasin beri Dukungan Peserta LIDA 2020

Menyikapi minusnya anggaran, Sekda HST, H Akhmad Tamzil juga meminta agar seluruh OPD untuk memangkas belanja yang sudah disusun sebesar 30 persen guna dijadikan bahan revisi KUA-PPAS, terutama belanja pegawai dan belanja biasa.

Dia mengajak seluruh jajaran pemerintahan agar berhemat dan lebih mengutamakan kegiatan prioritas.

Penulis: SA Lingga
Penanggung jawab: SA Lingga

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android  kami di Play Store

Aplikasi Kalselpos.com