BARABAI, Kalselpos. Com-Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) ditahun 2020 mengalami Defisit perencanaan anggaran APBD tahun 2020 mendatang. Hal ini diperkirakan mencapai Rp. 270,5 milyar.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten HST H. Rachmadi menyampaikan, tadi siang Senin (21/10) DPRD HST bersama pemerintah daerah telah melaksanakan rapat Paripurna pembahasan atau penyesuain defisit APBD 2020 Kabupaten HST. Saat penyampaian Pemerintah daerah ke DPRD pada 15 Juli kemarin berjumlah Rp. 1,485 Milyar, karena defisit sebesar 270,5 M maka pengajuan ini dikembalikan ke pemerintah daerah agar merevisi yang perlu dihapus dan diperbaiki.
Baca juga=APBD HST ‘minus’ Rp270 M
“Saat ini pihak DPRD masih menunggu dari Pemda untuk melakukan penyesuaian anggaran, terhitung hingga 10 hari kedepan,” katanya saat ditemui diruangannya.
Pihak DPRD menyarankan agar anggaran yang diajukan di 2020 itu memang sesuai perioritas pemda, seperti pembangunan dan peningkatan lahan pertanian. Sedangkan yang belum tercapai di anggaran 2020 dapat diajukan di tahun APBD selanjutnya.
“Tadi saat pelaksanaan Paripurna yang banyak dibicaran, sesuai permintaan masyarakat terkait peningkatan di bidang pertanian. Memang paripurna tadi belom selesai dan akan kami lanjutkan pembahasan ini,” jelasnya.
Disinggung terkait anggaran lainnya seperti kegiatan PKK. Politisi dari partai Gerindra ini mengakui, belom mengatahui sejauh mana terkait rincian penggunaan anggaran APBD ini dan belum mengarah kesana.
Sementara itu, Sektaris Daerah (Sekda) HST H. Akhmad Tamzil menjelaskan, Silva HST maksimal kabupaten HST hanya boleh memasang 7,2 Milyar dari APBD HST yang kurang lebih berjumlah 1,2 triliun. Pengalaman yang telah ada realesasi fisik anggaran itu 95 persen, “Itulah modal kita ditambah penerimaan dari pemerintah pusat, dana bagi hasil, DAU dan DAK. Ternyata forecasting terhadap itu tadi jauh menurun sehingga pada konsep awal penyusunan APBD dengan kenyataan yang ada HST mengalami Defisit 270,5 M,” terangnya.
Melihat hal itu, menurut Tamzil pemda akan mencari skala prioritas program dan kegiatan yang akan dikaitan dengan kegiatan Visi dan Misi Bupati.
Ditambah, lagi beban nyata UHC pelayanan jaminan semesta Kesehatan untuk masyarakat HST yang mencapai 42 M. Maka itu kami meminta SPKD menyusun kembali skala prioritas sehingga defisit anggaran itu dapat diatasi.
Sebelumnya diberitakan, proyeksi Kebijakan Umum Anggaran (KUA)- Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020 jauh meleset dalam jumlah sangat besar.
Perancanaan anggaran APBD tahun 2020 justru akan minus sebesar RP 270,5 milyar yang akan berdampak pada kegiatan-kegiatan penting jelas akan dikurangi, bahkan dihilangkan.
Bupati Chairansyah menyebutkan, kekurangan anggaran tersebut diakibatkan
melesetnya proyeksi penerimaan dari DAU, DAK, penghasilan dari pajak dan non pajak. Hal ini tidak terlepas dari konsisi keuangan fiskal negara yang terpengaruh dengan dampak penurunan ekonomi global.
“Terdapat defisit anggaran sebagaimana yang disusun dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA)- Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020 sebesar Rp 181 m ditambah adanya permintaan penambahan anggaran dari DPRD berdasarkan hasil reses dewan sebesar Rp 89,5 m, sehingga totol kekurangan sebesar RP 270,5 m” katanya.
Untuk menyikapi kukurangan anggaran tersebut Chairansyah memerintah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk bekerja ekstra untuk lebih mencermati penganggaran kegiatan dengan menyesuaikan dana yang ada.
Baca juga=APBD HST ‘minus’ Rp270 M
“Seluruh kepala OPD harus menggodok kegiatan yang benar-benar prioritas dengan lebih mendahulukan kebutuhan, bukan keinginan,” tandasnya.
Penulis:adiyat
Editor:wandi
Penanggung jawab:SA Lingga
