Stranas PK adakan diskusi korupsi pencegahan barang 

oleh -864 views
DISKUSI - Hayidrali Tenaga Ahli Stranas KPK Republik Indonesia saat melakukan Diskusi dalam pencegahan korupsi Pengadaan Barang atau Jasa, Sistem Merit dan Zona Integritas Provinsi Kalimantan Selatan. (Hafidz)

BANJARMASIN, Kalselpos.Com – Komisi Pemberetasan Korupsi (KPK) adakan diskusi terbuka pencegahan korupsi, di Season Cafe, Jalan Mayjen S Parman, Kecamatan Banjarmasin Tengah, kota Banjarmasin, Kamis (12/9) Malam.

Acara tersebut dihadiri, Perwakilan Civil Society Organization (CSO), Akedemisi, dan para Media lokal Kalimantan Selatan.

Baca juga=Harjad Banjarmasin ke-493 berbarengan CSS ke-XIX

Adapun hal yang dibicarakan dalam diskusi tersebut utamanya dalam pencegahan korupsi Pengadaan Barang atau Jasa, Sistem Merit dan Zona Integritas Provinsi Kalimantan Selatan.

Hayidrali Tenaga Ahli Stranas KPK Republik Indonesia menyampaikan, ada tiga fokus Stranas PK yaitu perijinan, keuangan negara, penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Ia menambahkan, untuk kerawanan tindak korupsi di penyediaan barang dan jasa  potensinya sangat besar 40 sampai 50 bahkan juga bisa mencapai 80 persen terjadi.

“Kerawanan korupsi ini dari awal perencanaan sudah bisa dimainkan. Dari angggaran yang disusun sampai dibahas di DPR nantinya, tidak menutup kemungkinan persepsi pengadaan tersebut hanya formalitas proseduralnya saja,” ucapnya.

Apabila terdapat sistem pengadaan barang dan jasa menghambat, maka itu dinilai tak benar. Mengingat, sistem sudah sangat sederhana.

“Mari sama-sama kita lawan dan berantas segala bentuk korupsi yang ada,” ajaknya.

Sementara itu, Ketua Parang ULM Ahmad Fikri Hadin menyampaikan persoalan korupsi di Indonesia sudah masuk Extra Ordinary Crime (Kejahatan luar biasa).

“Paling tidak dengan upaya pencegahan (KPK) yang dilakukan dapat mengurangi pelaku dan tindakan korupsi di negara ini,” ujarnya.

Baca juga=Harjad Banjarmasin ke-493 berbarengan CSS ke-XIX

Diakhir acara para peserta serta narasumber melakukan tanda tangan di kain putih untuk menolak undang-undang Revisi KPK yang ditakutkan dapat melemahkan peran serta fungsi KPK itu sendiri.

Penulis:hafiz
Editor:Wandi
Penanggung jawab:SA Lingga

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android  kami di Play Store

Aplikasi Kalselpos.com