Sempat dikatakan SP-3 Kasus dugaan Ijasah Palsu H Rusli ‘mengelinding’

oleh -660 views

Laporan soal dugaan pengunaan ijasah palsu anggota DPRD Kalsel terpilih asal Partai Golkar, H Rusli, ternyata terus mengelinding. Buktinya, sang pelapor, H Puar Junaidi yang juga anggota Dewan setempat dari partai yang sama, Selasa (10/9) kemarin, mulai diminta keterangannya oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kalsel.

————————–

BANJARMASIN, K.Pos – Puar datang sendiri ke Kantor Ditkrimsus di Komplek Bina Brata Jalan A Yani Km 4 Banjarmasin, guna menegaskan terkait laporan ijasah palsu yang diduga digunakan mantan ketua DPRD Banjar tersebut.

Usai diperiksa, kepada wartawan yang menemuinya, Puar mengaku hanya diminta klarifikasi soal laporan yang dia buat, terkait ijasah yang diduga palsu, baik itu ijasah S1 maupun S2 milik H Rusli.

Baca juga=Pelantikan DPRD Banjarmasin dihadiri Berbagai Kalangan

Diakui, laporan terkait ijasah palsu H Rusli itu, sebelumnya dia sampaikan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditkrimum), namun belakangan justru didisposisikan ke penyidik Ditkrimsus) Polda Kalsel. “Makanya, Saya datang ke mari, memberikan klarifikasi terkait laporan tersebut,” tegasnya.

Dengan dilanjutkan penyidikan kasus dugaan ijasah palsu tersebut, maka Puar menyangkal pernyataan yang sempat dilontarkan kuasa hukum H Rusli, yakni Dr Fauzan Ramon SH MH, jika kasus dugaan ijasah palsu kliennya itu, sudah di-SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan ) oleh penyidik Polda Kalsel.

Sekedar mengingatkan, meski tergabung dalam ‘satu atap’, yakni partai berlambang Pohon Beringin, H Puar Junaidi yang anggota DPRD Kalsel asal Partai Golkar, ‘mengoyang’ rekannya sendiri sesama partai, yakni ketua DPRD Banjar, H Rusli, dengan melaporkan bersangkutan ke Direskrimum Polda setempat, pada Senin (5/8) lalu, di Banjarmasin,.

Laporan polisi yang dialamatkan kepada HM Rusli yang juga ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar tersebut, pertama mengenai penggunaan ijazah Paket C, pada Pemilu serentak yang dilaksanakan pada 5 April 2004 silam.

Sementara, sebut Puar, HM Rusli punya ijazah Paket C yang diterbitkan pada 28 Mei 2004, sehingga lebih dulu Pemilu daripada ijazah Paket C yang dimiliki, sampai kemudian yang bersangkutan terpilih sebagai anggota DPRD Banjar periode 2004-2009.

“Rusli menggunakan ijazah apa, hingga bisa lolos sebagai calon anggota DPRD Banjar, dan terpilih. Mohon kiranya pihak kepolisian dapat menindaklanjuti,” tulis Puar Junaidi, dalam laporannya.

Padahal, sambungnya, sesuai dengan ketentuan untuk dapat mengikuti program ijazah kesetaraan atau Paket C, harus memiliki ijazah SMP dan pernah duduk di Sekolah Menengah Atas dengan dibuktikan buku rapor. “Lalu, mengikuti pendidikan selama 3 (tiga) bulan,” ungkapnya.

Masih terkait ijazah, sambung Puar, HM Rusli juga memiliki ijazah S1 yang diterbitkan 16 September 2006. Sementara kalau dilihat dari Paket C –nya, diterbitkan pada 28 Mei 2004, hanya dalam rentak waktu 2 tahun. “Sedangkan dalam program pendidikan di Perguruan Tinggi, untuk menyelesaikan S1, minimal dalam jangka waktu 8 semester atau 4 tahun,” tegasnya.

Ketentuan untuk Paket C boleh dipergunakan mengikuti ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau kuliah, berdasarkan SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107/MPN/MS/2006. Sedangkan HM Rusli, jelasnya, pada 2006 sudah mendapatkan ijazah S1.

Sementara, menurut SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan baru, boleh dipergunakan untuk mengikuti Perguruan Tinggi pada bulan Juni 2006 sesuai SE Nomor 107/MPN/MS/2006.

Selanjutnya, HM Rusli juga memiliki ijazah S2 yang diterbitkan pada 08 Maret 2008, patut diduga terindikasi proses mendapatkan S2 tidak sesuai aturan., mengingat S1 yang dimiliki, tidak wajar berdasarkan aturan berlaku. “Bahkan untuk Universitas Mahardika, mendapatkan izin penyelenggaraan pendidikan Pasca Sarjana baru pada tahun 2007 saja,” bebernya.

Tak hanya sampai di situ, terkait dengan data pencalonan HM Rusli, untuk persyaratan SKCK calon anggota DPRD Kalsel, harus SKCK yang diterbitkan oleh Kapolda Kalsel, namun punya terlapor, hanya menggunakan SKCK yang diterbitkan Polres Banjar.

Belakangan, HM Rusli, lolos oleh KPU Kalsel dalam proses administrasi calon anggota legislatif untuk  daerah pemilihan (Dapil) 2, hingga terpilih sebagai anggota DPRD Kalsel periode 2019-2024 ini.

Setelah menyampaikan laporan ini, Puar Junaidi berencana mendatangi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dirjen Pendidikan Menengah Umum dan Dirjen Pendidikan Perguruan Tinggi. “Kita juga akan ke KPK. Kita akan tuntaskan. Karena apa, kita ingin menjaga harkat dan martabat dunia pendidikan,” tegasnya.

Baca juga=Pelantikan DPRD Banjarmasin dihadiri Berbagai Kalangan

Untuk diketahui, pada Pileg 2019 lalu, terdapat 11 caleg terpilih DPRD Kalsel yang berasal dari Partai Golkar, di antaranya HM Rusli. Dari total jumlah perolehan itu, Golkar mendapat ‘golden’ tiket untuk menduduki kursi ketua di Rumah Banjar, priode 2019-2024.

Sejumlah nama sempat santer dikabarkan menduduki jabatan bergengsi itu, salah satunya adalah HM Rusli, peraih suara terbanyak saat Pileg 2019 lalu.

Penulis : SA Lingga
Penanggungjawab : SA Lingga

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android  kami di Play Store

Aplikasi Kalselpos.com