KUALA KAPUAS, Kalselpos.com – Menanggapi beredarnya pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang mengatakan bahwa Ibu Kota Negara di pindah ke Kalimantan Timur tapi belum tahu lokasi spesifiknya menuai reaksi dari berbagai kalangan.
Baca juga=40 Anggota DPRD Kapuas Dilantik
Diantaranya dari Dosen Planologi (Perencanaan Wilayah Kota) Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan KH.M. Syarbani Haira Kamis (22/08). “Saya menilai pernyataan menteri Agraria dan Tata Ruang itu terlalu gegabah dan memelebihi kewenangan,” ujar Syarbani.
Diungkapkannya, presiden harusnya lebih tepat menyampaikan bahwa provinsi dan kabupaten yang mana yang ditunjuk untuk menjadi wilayah Ibu Kota Negara bukan menteri ATK.
Dikatakan Syarbani yang juga Ketua PW NU Kalimantan Selatan 2007- 2017, bahwa pemindahan Ibu kota negara itu memang sudah sangat perlu dilakukan dan kita mendukung penuh rencana presiden itu. Oleh karena itu saya melihat Kalteng lebih memiliki potensi untuk itu.
Disamping sudah memiliki sejarah historis bahwa Kalteng khususnya Palangka Raya sudah di canangkan oleh Presiden Soekarno menjadi ibu kota negara.
Kemudian secara geografis luas wilayah Kalteng yang sangat memadai maka tentu akan lebih mudah dalam penataan kota dan kota penyangga berikutnya. Kemudian ketika Kalteng di tetapkan sebagai Ibu Kota Negara maka empat provinsi lain akan lebih merasakan dampak positifnya sebab posisi Kalteng yang berada di tengah tengah.
Namun hal berbeda jika di putuskan di Kaltim maka yangg merasakan imbas positifnya hanya Kaltara dan sebagian Kalsel. ungkap lulusan Pasca Sarjana UGM tersebut.
Saya meminta agar masyarakat tetap tenang dan tidak ikut ikut berspekulasi dalam penjualan tanah. “Diharapkan kita tunggu saja pengumuman presiden tentang pemindahan Ibu Kota Negara apakah di Kaltim atau di Kalteng,” tutup Syarbani.
Hal senada juga di sampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Suhardi yang juga mengaku menyayangkan pernyataan pak Menteri Sofian Djalil sebab sudah jauh-jauh hari pak presiden menyampaikan bahwa beliau yang akan mengumumkan provinsi mana letak Ibu Kota Negara ketika di putuskan.
“Kita cukup prihatin dengan pernyataan pak menteri.
Saya sebagai masyarakat Kalteng tentu berharap Ibu Kota Negara RI itu akan di putuskan di Kalteng. Kita pun sudah memperkenalkan Kota Palangka Raya dengan Pengurus se Indonesia dengan mengelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama tempatnya di Palangka Raya pada tahun 2018 yang lalu ini bagian dari misi kita memperkenalkan Palangka Raya yang menjadi ibu kota negara pada sekitar 1500 orang pengurus Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang hadir pada pelaksanaan Rakernas Pergunu di Palangka Raya waktu lalu,” ungkap Suhardi.
Baca juga=40 Anggota DPRD Kapuas Dilantik
Namun tambahnya tetap menyerahkan kewenangan dan keputusan ini kepada Presiden untuk menentukan yang terbaik untuk Ibu Kota Negara RI.
Penulis : Iwan Cavalera
Editor : Aspihan Zain
Penanggungjawab : SA Lingga
Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android kami di Play Store
