Laporan Puar ‘berbau’ Politis

oleh -419 views
BERI KETERANGAN - DR H Fauzan Ramon SH MH, kuasa hukum HM Rusli saat memberikan keterangan pers terkait laporan Puar Junaidi, Selasa (6/8) kemarin, di Banjarmasin.

BANJARMASIN, K.Pos  – Terkait laporan Puar Junaidi ke Ditreskrimum Polda Kalsel, tentang penggunaan ijasah yang diduga palsu, HM Rusli spontan bereaksi. Melalui kuasa hukumnya, DR H Fauzan Ramon SH MH MH, Selasa (6/8), di Banjarmasin, HM Rusli menjelaskan bahwa kasus dugaan ijazah palsu yang ditudingkan kepada dirinya sudah pernah ditangani pihak Ditreskrimum Polda Kalsel pada tahun 2015.

Baca juga=TP PKK Tanbu Ikuti Bimtek Dasawisma di Banjarmasin

Menurut Fauzan, saat itu kliennya ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Banjar, namun ada pihak LSM yang melaporkan tentang dugaan ijazah palsu. “Namun setelah penyidikan Polda Kalsel melakukan penyelidikan di tahun 2015 itu, ternyata kasus tersebut dihentikan atau di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyelidikan), karena tidak cukup bukti atau SP3,” ujarnya.

Laporan yang dilakukan Puar Junaidi itu tidak ada dasar hukumnya, karena ijazah yang dimiliki kliennya itu sah. “Klien Saya ini sudah tiga periode menjadi anggota Dewan, tentunya seleksi atau syarat untuk mengikuti caleg itu sudah sah, karena di sana ada pihak KPU dan Bawaslu, yang pasti  sudah melakukan verifikasi. Jadi pastinya tidak benar, apa yang tudingkan kepala klien Saya itu,” papar Fauzan.

Menyikapi tentang laporan Puar Junaidi, pengacara senior tersebut, mengaku tetap akan menghormati proses hukum. “Kita hormati proses hukum, namun tidak menutup kemungkinan atas laporan itu akan menimbulkan konsekuensi hukum,” tegasnya.

Fauzan menuding laporan yang dilakukan Puar Junaidi itu ‘berbau’ atau bernuansa politis, apalagi HM Rusli kembali akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Kabupaten Banjar.

Terpisah, H Humaidi Saleh, mantan dosen HM Rusli waktu kuliah di STIA Bina Banua Banjarmasin, yang dihubungi oleh awak media via telepon selular, menyarakan kalau yang bersangkutan memang benar kuliah di kampusnya hingga selesai. “HM Rusli juga angkatan Saya waktu kuliah S2 di Universitas Mahardhika di Surabaya,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, meski tergabung dalam ‘satu atap’, yakni partai berlambang Pohon Beringin, H Puar Junaidi yang anggota DPRD Kalsel asal Partai Golkar, ‘mengoyang’ rekannya sendiri sesama partai, yakni ketua DPRD Banjar, HM Rusli, dengan melaporkan bersangkutan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda setempat, Senin (5/8) lalu, di Banjarmasin,.

Laporan polisi yang dialamatkan kepada HM Rusli yang juga ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar tersebut, pertama mengenai penggunaan ijazah Paket C, pada Pemilu serentak yang dilaksanakan pada 5 April 2004 silam.

Sementara, sebut Puar, HM Rusli punya ijazah Paket C yang diterbitkan pada 28 Mei 2004, sehingga lebih dulu Pemilu daripada ijazah Paket C yang dimiliki, sampai kemudian yang bersangkutan terpilih sebagai anggota DPRD Banjar periode 2004-2009.

“Rusli menggunakan ijazah apa, hingga bisa lolos sebagai calon anggota DPRD Banjar, dan terpilih. Mohon kiranya pihak kepolisian dapat menindaklanjuti,” tulis Puar Junaidi, dalam laporannya.

Padahal, sambungnya, sesuai dengan ketentuan untuk dapat mengikuti program ijazah kesetaraan atau Paket C, harus memiliki ijazah SMP dan pernah duduk di Sekolah Menengah Atas dengan dibuktikan buku rapor. “Lalu, mengikuti pendidikan selama 3 (tiga) bulan,” ungkapnya.

Masih terkait ijazah, sambung Puar, HM Rusli juga memiliki ijazah S1 yang diterbitkan 16 September 2006. Sementara kalau dilihat dari Paket C –nya, diterbitkan pada 28 Mei 2004, hanya dalam rentak waktu 2 tahun. “Sedangkan dalam program pendidikan di Perguruan Tinggi, untuk menyelesaikan S1, minimal dalam jangka waktu 8 semester atau 4 tahun,” tegasnya.

Ketentuan untuk Paket C boleh dipergunakan mengikuti ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau kuliah, berdasarkan SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107/MPN/MS/2006. Sedangkan HM Rusli, jelasnya, pada 2006 sudah mendapatkan ijazah S1.

Sementara, menurut SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan baru, boleh dipergunakan untuk mengikuti Perguruan Tinggi pada bulan Juni 2006 sesuai SE Nomor 107/MPN/MS/2006.

Baca juga=TP PKK Tanbu Ikuti Bimtek Dasawisma di Banjarmasin

Selanjutnya, HM Rusli juga memiliki ijazah S2 yang diterbitkan pada 08 Maret 2008, patut diduga terindikasi proses mendapatkan S2 tidak sesuai aturan., mengingat S1 yang dimiliki, tidak wajar berdasarkan aturan berlaku. “Bahkan untuk Universitas Mahardika, mendapatkan izin penyelenggaraan pendidikan Pasca Sarjana baru pada tahun 2007 saja,” bebernya.

Penulis: SA Lingga
Penanggungjawab: SA Lingga

 

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android  kami di Play Store

Aplikasi Kalselpos.com