Prioritas Siswa Baru bagi pemegang KIP, Regulasi Pusat

oleh -425 views
Yazidie Fauzi S.Kom

BANJARMASIN, Kalselpos.com – Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permebdigbud) sebagai regulasi bahwa keberadaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini mendapatkan skala prioritas setiap anak atau calon peserta didik baru baik SMA dan SMK Negeri.

Meski pada penerapannya di lapangan menuai polemik dan protes oleh para orang tua murid ratusan calon siswa/i baru di sejumlah sekolah terutama di SMKN 5 Bajarmasin, karena para orangtua itu bukan pemegang KIP, walaupun Hasil Ujian Akhir Nasional (UAN) nilainya diatas standar kelulusan.

Baca juga=Golden Banjarmasin Juarai Basket “Three On Three” HUT Bhayangkara ke 73

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Yazidie Fauzi mengatakan, para pihak terkait wajib melaksanakan amanat Permendikbud tersebut, baik Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 maupun Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang PPDB.

“Sudah dijelaskan dalam regulasi itu bahwa para pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), mendapatkan prioritas utama untuk masuk di SMA maupun SMK,” ujar Yazidi kepada Kalselpos, mengutip isi Permendikbud tersebut, Senin (8/7).

Dikatakannya, bagi calon siswa yang tidak lolos masuk ke SMA Negeri maupun SMK Negeri, sementara ini ke sekolah swasta yang ada.

“Aturan itu kan mutlak harus dijalankan, apalagi ini peraturan dari Pemerintah Pusat,” terang politisi PKB ini.

Sementara, kalau itu berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada), itu masih bisa kita intervensi atau direvisi.

“Karena ini regulasi di tingkat pusat, itu kita tidak boleh melakukan apa-apa, kita hanya bisa mengawasi agar peraturan pusat itu betul-betul dilaksanakan pihak sekolah,” bebernya.

Disinggung apakah pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel ada mensosialisasikan KIP tersebut bebernya, itu ada dilakukan pihak Disdikbud Kalsel.

“Kebijakan KIP ini ada di sosialisasikan, baik di media sosial maupun media cetak,” cetus Yazidie mengutip penjelasan Disdikbud Kalsel.

Oleh karena itu sebut Yazidie, terkait pemegang KIP ini, para orangtuanya harus menyertakan surat pernyataan bersedia ditindak secara hukum dan perundang-undangan kalau ternyata mereka bukan yang berhak menerima KIP, artinya mereka tergolong mampu tapi menyatakan tidak mampu dan lain-lain plus bersedia mengembalikan biaya selama pendidikan berlangsung seandainya dikemudian hari mereka terbukti ternyata bukanlah orang yang tidak mampu.

Baca juga=Golden Banjarmasin Juarai Basket “Three On Three” HUT Bhayangkara ke 73

“Bahwa setiap murid yang masuk ke SMA/SMK Negeri menggunakan KIP wajib menyertakan surat pernyataan itu,” tandasnya.

Penulis : Sidik Alfonso
Editor : Aspihan Zain
Penanggungjawab : SA Lingga

 

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android  kami di Play Store

Aplikasi Kalselpos.com