Pemkab Barut diminta Tingkatkan Pembangunan

oleh -115 views
PARIPURNA - Pemandangan umum fraksi DPRD Barito Utara (Barut), terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018.(asli)

“Mengapa sampai saat ini warga Malawaken III yang berada di pinggiran ruas jalan Negara,
belum mendapatkan layanan listrik. Begitu pula sambungan interkoneksi ke Kecamatan
Teweh Timur dan Gunung Purei kapan diwujudkan”
==========================
MUARA TEWEH, K.Pos – Dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi pendukung DPRD
Barito Utara (Barut), terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018, ada beberapa fraksi yang
menyampaikan pertanyaan dan catatan.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuagan (PDI-P) menyampaikan ada beberapa pertanyaan
dan catatan. Pertanyaan dan catatan ini disampaikan anggota fraksi PDI Perjuangan Henny
Rosgiaty Rusli.
Ia mengatakan, seperti yang disampaikan Bupati Barito Utara dalam pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD 2018, bahwa strategi pembangunan diprioritaskan pada percepatan
pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat secara berkeadilan. “Maka kita dapat
melihat dan merasakan apa saja hasil pembangunan pada tahun ke lima masa pemerintahan
2013-2018,” kata Henny Rosgiaty Rusli.

Baca juga=Kadisbudparpora Sayangkan Pengerusakan Fasilitas Objek Wisata

Namun katanya, setelah mempelajari dan mencermati raperda pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2018, fraksi PDI Perjuangan perlu
memberikan beberapa pertanyaan dan catatan terkait tujuan utama pembangunan dan
peningkatan ekonomi rakyat.
“Tetapi belakangan ini justru yang terjadi para pencari kerja semakin sulit mendapatkan
lapangan pekerjaan bahkan terus terjadi pemutusan hubungan kerja karena perusahaan
berhenti beroperasi sampai tahun 2018, berapa total jumlah tenaga kerja di daerah ini dan
berapa yang telah terserap baik di sektor formal maupun informal ? Mohon tanggapan dan
penjelasan,”  kata Henny.

Demikian juga kata Henny dengan kebutuhan pelayanan air bersih dan listrik terus meningkat.
“Mengapa sampai saat ini warga Malawaken III yang berada di pinggiran ruas jalan negara
belum mendapatkan layanan listrik. Begitu pula sambungan interkoneksi ke Kecamatan Teweh
Timur dan Gunung Purei kapan diwujudkan, mohon penjelasan,” kata Henny lagi.

Dalam pemendangan umumnya, fraksi PDI-P juga meminta penjelasan terkait strategi dan
kebijakan pemerintah supaya jumlah belanja langsung bisa lebih besar dibandingkan belanja
tidak langsung karena dalam APBD 2018 terlihat belanja tidak langsung lebih besar.
Lebih lanjut Henny, skala prioritas APBD 2018 mencakup sektor pekerjaan umum, kesehatan
dan pendidikan tetapi masalah-masalah dengan dalam tiga sektor tersebut terus bermunculan.
“Misalnya jalan rusak, jembatan terancam putus, keterbatasan pelayanan dasar kesehatan,
kekurangan tenaga medis dan paramedik, kekurangan tenaga guru, ruang kelas rusak, rumah
dinas guru rusak, dan kekurangan fasilitas computer,” ungkap Henny.

Baca juga=Kadisbudparpora Sayangkan Pengerusakan Fasilitas Objek Wisata

Terakhir, fraksi PDI-P juga meminta tanggapan dan penjelasan, bagaimana rencana pemerintah
mengelola dan menjaga aset pariwisata maupun fasilitas umum lainnya di daerah ini karena
pengelola masih bersifat tambal sulam, bahkan belakangan muncul trend perusakan fasilitas
objek wisata, fasilitas umum, ikon kota dan penyalahgunaan fasilitas umum untuk perbuatan
tidak senonoh.

Penulis:Asli
Penanggung jawab:SA Lingga

 

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android  kami di Play Store

Aplikasi Kalselpos.com