Dewan Pers sosialisasikan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak

oleh -388 views

BANJARMASIN, Kalselpos.com – Masih banyaknya pemberitaan mengenai kekerasan baik fisik maupun pelecehan seksual terhadap anak yang tidak melindungi hak-hak anak belakangan ini, membuat Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama Dewan Pers mengingatkan kembali kepada insan pers bahwa hal ini bisa membuat media ataupun wartawannya berhadapan dengan hukum.

Hal ini disampaikan perwakilan Dewan Pers pusat Jamalul Insan, pada seminar sehari bersama para awak media baik cetak elektronik maupun online yang ada di Kalimantan Selatan,di Hotel Mercure Jalan Ahmad Yani Km 2 Banjarmasin, Kamis,(11/07/2019).

Baca juga=Golden Banjarmasin Juarai Basket “Three On Three” HUT Bhayangkara ke 73

Kondisi saat ini banyak ditemukan dalam pemberitaan terkait anak, mereka sering menjadi korban objek eksploitasi yang diungkapkan identitas mereka, wajah, inisial nama, alamat dan tempat belajar dengan sengaja maupun tidak.

Bahasa pemberitaan terkait anak sering ditampilkan secara kasar, vulgar, bahkan di media penyiaran menampilkan sosok anak yang disamarkan dengan topeng atau wajah yang di blur tetapi masih dapat dikenali ciri-cirinya.

Padahal Pasal 18 undang-undang SPPA adanya ancaman pidana berupa kurungan badan dan denda bagi media yang mengungkapkan identitas anak.

Acara dengan tema sosialisasi pedoman pemberitaan ramah anak ini mengupas tentang aturan pemberitaan yang berkaitan anak di bawah umur yang mempunyai hak untuk dilindungi seperti Anak dalam situasi darurat, Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang di eksploitasi secara ekonomi ataupun secara seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA,Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak yang menjadi korban penculikan atau perdagangan manusia, Anak yang menjadi korban kekerasan fisik/psikis, Anak yang menjadi korban kejahatan seksual, Anak yang menjadi kejahatan Terorisme, Anak Penyandang Disabilitas,Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial yang menyimpan dan Anak yang menjadi korban sitigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orangtuanya.

“Ya salahsatu tugas Dewan Pers membina pers bekerja secara profesional, kita memang masih melihat banyak kawan kawan kita di jurnalis masih belum peduli atau belum pas memberitakan hal-hal yang terkait dengan anak , seperti terkait dengan identitas,visual, anak wajah anak atau tempat sekolah anak, itu yang sering terlewatkan, padahal itu harus dilindungi baik itu secara kode etik jurnalistik atau penyiaran,bahkan seperti sekarang menjadi ancaman pidana karena ada undang-undang yang mengatur,” papar Jamalul Insan.

Ia mengharapkan, pers harus bisa melindungi diri dengan cars bekerja secara profesional. “Karena itu kita melihat, bahwa ini harus kita ingatkan kepada kawan kawan untuk bisa melindungi diri yaitu dengan cara bekerja secara profesional,” ungkapnya.

Baca juga=Golden Banjarmasin Juarai Basket “Three On Three” HUT Bhayangkara ke 73

Kegiatan ini turut dihadiri
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan dan Asisten Deputi Partisipasi Media Kementerian PPPA RI, dalam seminar itu peran media diharapkan mampu untuk melakukan peningkatan kualitas pemberitaan yang ramah anak diantaranya tidak membuka identitas anak dalam pemberitaan baik itu korban, saksi maupun pelaku.

Penulis : Ahmad Fauzie
Editor : Aspihan Zain
Penanggungjawab : SA Lingga

 

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android  kami di Play Store

Aplikasi Kalselpos.com