Dewan dan Disdik setuju Penambahan Sekolah, jika Ada Tanah Hibah

oleh -140 views
Muhammadun

BANJARMASIN, Kalselpos.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalsel beserta legislatif searah dan mendukung penuh jika ada wacana ingin menambah sekolah baru demi pemerataan pendidikan setingkat SMA maka diharuskan dengan persyaratan ada hibah lahan dari pemerintah kabupaten / kota setempat.

Sehingga diharapkan dengan dibangunnya sekolah baru itu untuk mengatisipasi banyaknya calon peserta didik baru yang tidak tertampung di yang sudah ada saat ini. Khususnya di Kota Banjarmasin yang kepadatan penduduknya semakin bertambah setiap tahun.

Baca juga=Kesbangpol gelar Sosialisasi Pasca Pilpres di Banjarmasin Barat

“Ya kita bisa saja bangun gedung sekolah baru asal pemko bisa menyediakan lahan untuk dihibahkan,” ujar kepala bidang SMA Disdikbud Kalsel, Muhammadun kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Jumat (12/7).

Ia menambahkan, saat ini ada tiga jalur untuk memasuki jenjang pendidikan SMA diantaranya zonasi (jarak antara rumah ke sekolah) , prestasi, dan jalur dari luar daerah. Paling banyak memunculkan persoalan saat proses penerimaan siswa baru di SMA adalah melalui jalur zonasi, khususnya kawasan di daerah itu yang tidak memiliki SMA.

Madun mencontohkan, misalnya saja calon siswa yang tinggal di Liang Anggang, harus mendaftar ke SMA 4 Banjarbaru dan Bati-bati yang jaraknya jauh dari tempat tinggal. Hal ini juga terjadi di Banjarmasin, yang tinggal di Jalan Pramuka, sekolah yang paling dekat namun terbilang berjarak jauh adalah ke SMAN 7 dan SMKN 3 Banjarmasin.

“Ini problem yang harus kita atasi. Padalah, semakin dekat antara rumah dengan sekolah, skornya semakin baik,” bebernya.

Untuk tahun ini calon siswa baru yang memiliki KIP maupun PKH lebih diprioritaskan. “Mungkin tahun depan kami akan menambah ruang kelas baru pada sekolah yang sudah ada. Tapi untuk daerah Pelambuan di Kecamatan Banjarmasin Barat karena penduduknya padat sekali,” bebernya.

“Bidang SMA siap menganggarkan pembangunan sekolah baru, karena pesan Gubernur bahwa anak usia sekolah harus sekolah,” sebut Madun.

Sementara itu anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Harianto, mengatakan, kalau di program Disdikbud sangat terbatas penambahan ruang kelas belajar karena efeknya akan menambah guru, sementara pemerintah dilarang mengangkat guru honorer itu menjadi permasalahannya.

Sejak tahun 2017, Pemprov membangun 1 sekolah baru di Kabupaten Banjar memang sangat terpencil. Jika ada tawaran dari Kabid SMA Disdikbud Kalsel tersebut sangat didukung.

Baca juga=Kesbangpol gelar Sosialisasi Pasca Pilpres di Banjarmasin Barat

“Kami mendukung pasti kalau pemeratan pendidikan pasti kita prioritaskan, untuk guru pengangkatan honorer tidak diberitahukan ke pusat menggunakan dana BOS,” ungkap politisi PKS ini.

Penulis : Sidik Alfonso
Editor : Aspihan Zain
Penanggungjawab : SA Lingga

 

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android  kami di Play Store

Aplikasi Kalselpos.com