Dewan ‘berseberangan’ dengan Warga

oleh -256 views
Fahwahisah Mahabatan

Terkait tuntutan Fee lahan terhadap PT BIB

Terkait dengan permasalahan tuntutan pembagian fee lahan masyarakat terhadap PT Borneo Indo Bara (BIB), pihak DPRD Tanbu (Tanbu) justru ‘berseberangan’ dengan sikap warga, dan malah condong berpihak kepada perusahaan tambang batubara, pemegang izin Perjanjian Karya Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tersebut.

=================

BATULICIN, K.Pos – Kesan itu setidaknya disampaikan sekretaris Komisi lll DPRD Tanbu, yang membidangi Pertambangan, Fahwahisah Mahabatan, aksi warga itu sebenarnya tidak perlu dilakukan, apalagi sampai menyetop jalan houling perusahaan. “Sebab permasalahan ini masih dalam proses hukum, mereka (warga, red) harus bisa menghargai proses hukum tersebut,” tegas politisi asal PAN itu, kepada Kalsel Pos, Senin (1/7), di Batulicin.

Lebih lanjut, dia menyebutkan, mekanisme hukum kan ada prosesnya. “Kita harus bisa hargai semua itu, dengan taat menunggu proses serta hasil mediasi antar pihak Pemerintah Provinsi Kalsel dengan Kementerian Politik Hukum dan HAM (Kemenpolhukam).

Baca juga=BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batulicin Gelar Rakor Mekanisme Paten

Fahwahisah Mahabatan justru sebaliknya, menanyakan ke mana uang tali asih selama ini, yang sudah diberikan pihak perusahaan PT BIM kepada masyarakat.

PT BIB, sambungnya, adalah perusahaan besar kontrak karya antara swasta dan negara. Tentunya perusahaan itu sudah melakukan dengan benar dalam kegiatannya selama ini. Masyarakat harusnya bisa membawa masalah ini ke DPRD Tanbu, tapi kenapa itu tidak pernah dilakukan. “Tapi mudah – mudahan, pada tanggal 3 Juli besok, mediasi antar warga dengan PT BIB akan membawa hasil,” sebut Fahwahisah Mahabatan.

Selang beberapa menit, ketua LSM FGM Borneo, Surya Aji Saka, yang dikonfirmasi Kalsel Pos via WA, langsung menyayangkan sikap DPRD Tanbu itu.

Menurutnya, Dewan tidak perlu lah mengajari hukum kepada masyarakat. Buktinya, ada tidaknya Dewan selama ini, mereka belum melakukan apa – apa kepada masyarakat. Apalagi, masyarakat sudah cukup lama menunggu pembagian fee lahan dan selalu ‘diputar – putar’ pihak PT BIB, maka mereka (masyarakat, red) turun ke lokasi, tegasnya.

Aji Saka menegaskan, jika pada 3 Juli besok (Rabu hari ini, red) memang ada pertemuan dengan pihak perusahaan, guna merealisasikan tuntutan fee lahan sebesar Rp15.000, yang terbagi menjadi dua bagian, yakni fee lahan sebesar Rp10.000 dan fee jalan sebesar Rp5.000, termasuk memberikan pekerjaan kepada masyarakat terkait angkutan batubara. “Bila tak juga direalisasi, maka kami akan terus bergerak,”  pungkas ketua LSM FGM Borneo.

Sekedar mengingatkan, sekitar dua ribuan lebih warga masyarakat dari empat desa, sempat melakukan aksi unjuk rasa di kawasan jalan Houlding milik perusahaan PT BIB di Sebamban Baru, pada Rabu, 19 Juni lalu.

Ribuan warga yang hadir, umumnya berasal dari empat desa, yaitu Desa Hateip, Desa Mangkal Api dari Kecamatan Kusan Hulu,  serta Desa Sebamban Baru dan Sebamban Lama dari Kecamatan Sungai Loban.

Dalam tuntutan kala itu, warga mendesak 17.000 hektare lahan yang diklaim sebagai milik masyarakat di empat desa itu, diberikan ganti rugi oleh pihak PT BIB.  Sementara legalitas itu berupa kepemilikan tanah berupa segel, yang terbagi menjadi 9.000 jenis segel, baik induk maupun segel pecahan.

Namun tuntutan kompensasi royalti sebesar Rp10.000/ton di area eksploitasi tambang dan Rp5.000/ton untuk tanah warga, yang berada di jalan Houling PT BIB, sejauh ini tidak ditanggapi pihak PT BIB.

Baca juga=BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batulicin Gelar Rakor Mekanisme Paten

Sekedar informasi, luasan perusahaan pemegang PKP2B PT BIB berjumlah 24.000 hektare lebih, yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Tanbu, yakni Angsana, Sungai Loban dan Kecamatan Kusan Hulu. (kwn)

Penanggungjawab : SA.Lingga

 

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android  kami di Play Store

Aplikasi Kalselpos.com