“Ini wujud komitmen bahwa kami peduli dan membutuhkan SAKIP dalam perbaikan penyelenggaraan
pemerintah dan pelayanan publik di Kotabaru, serta ingin mengetahui sejauh mana penilaian dari
kementerian PAN-RB terhadap impementasinya danperbaikan ke depan”
=====================
KOTABARU, K.Pos – Bupati Kotabaru H Sayed Jafar Al-Idrus SH didampingi Sekretaris Daerah Drs H Said
Akhmad MM dan beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkunjung ke Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), belum lama tadi.
Kunjungan itu dalam rangka asistensi penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru.
Kedatangan Bupati H Sayed Jafar bersama dengan rombongan disambut langsung oleh Kepala Bidang
Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, M Yusuf Ateh dan jajarannya.
Baca juga=Desa Kulipak akan dijadikan Lumbung Padi Kotabaru
Dalam sambutannya Bupati H Sayed Jafar mengatakan, tujuan datang ke kementerian tersebut ingin
mendegarkan langsung dari ahlinya, terkait implementasi SAKIP.
“Sekaligus menyampaikan wujud komitmen bahwa kami peduli dan membutuhkan SAKIP dalam
perbaikan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di Kotabaru serta ingin mengetahui
sejauh mana penilaian dari kementerian PAN-RB terhadap impementasinya dan perbaikan ke depan,”
ujar H Sayed Jafar.
Dikatakannya, pada tahun 2018 lalu nilai evaluasi SAKIP masih CC dengan nilai 57,27 hal ini tidak sesuai
dengan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam RPJMD yang mana seharusnya mencapai nilai B.
“Oleh sebab itu kami sengaja datang untuk hadair bersama dengan Kepala SKPD untuk mendapatkan
bimbingan langsung dari Deputi," ungkap Sayed Jafar.
Sementara Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, M
Yusuf Ateh dalam arahannya mengatakan, pemerintahan harus berjalan secara dinamis, mampu
meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan
fokus pada prioritas.
Ia juga memaparkan bahwa melalui SAKIP ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengasistensi setiap instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil atas setiap rupiah dari anggaran yang mereka gunakan.
Baca juga=Desa Kulipak akan dijadikan Lumbung Padi Kotabaru
“Instansi pemerintah tidak lagi boleh hanya memikirkan besaran realisasi fisik dan serapan anggaran,
tapi harus memikirkan apakah keberadaannya sudah memberikan hasil atau manfaat nyata yang
dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Penulis:Muliana/Ardiansyah/Uzi
Penanggung Jawab:SA Lingga
Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android kami di Play Store
