APBD-P 2019 Meningkat 35.22 Persen, Ini Penjelasan Wabup…‎

  • Whatsapp
MEJELASKAN- Wakil Bupati HSS, Syamsuri Arsyad, menjelaskan raperda APBD-P 2019 dihadapan anggota DPRD.(Sofan) ‎

KANDANGAN, Kalselpos.com– Eksekutif menyampaikan rancangan peraturan daerah (raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peribahan (APBD-P) 2019 kepada ‎legislatif.

Raperda APBD-P 2019 disampaikan oleh Wakil Bupati HSS, Syamsuri Arsyad, dalam rapat paripurna, yang dipimpin oleh Ketua DPRD HSS, Akhmad Fahmi, Senin (22/7).

Bacaan Lainnya

MEMIMPIN RAPAT- Ketua DPRD HSS, Akhmad Fahmi, meminpin rapat paripurna penyampaikan raperda APBD-P 2019.(Sofan)‎

Baca juga=HUT Kodam VI, Kodim 1003 Kandangan Baksos‎ Peduli Mulawarman ‎

‎Dalam penyampaian raperda APBD-P 2019 tersebut, Wabup Syamsuri, menjelaskan penyampaian nota keuangan untuk memberikan penjelasan berkenaan dengan penyesuaian pokok-pokok kebijakan program kegiatan, yang menjadi landasan setiap kelompok pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan.

Dikatakan wabup, secara garis besar APBD-P 2019, pendapatan daerah ditargetkan Rp.1.378.642.458.198 meningkat sebesar Rp.369.075.968.999 atau 35.22 persen dari target APBD murni. “Perubahan ini terjadi pada akun pendapatan daerah,” ujarnya.

MENGHADIRI- Sekda HSS, M Noor, bersama para asisten menghadiri rapat paripurna penyampaikan raperda APBD-P 2019.(Sofan)‎

Pendapatan daerah tersebut, masing-masing bersumber pada pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp.146.339.734.986, dana perimbangan Rp.1.008.673.806.212 dan lain-lain yang sah Rp. 223.628.917.000. “Penymbang kenaikan yang paling besar terdapat pada pos dana perimbangan Rp.310.442.006.212 dan pendapatan daerah yang sah Rp.57.109.944.000,” ujarnya.

Untuk PAS APBD-P 2019 ditargetkan Rp.146.339.734.986 mengalami penurunan sebesar Rp.8.475.981.213 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Penyebabnya, kata wabup, ‎karena adanya perubahan ketentuan kelompok pendapatan benlanja operasional sekolah (BOS) untuk SD dan SMP negeri, sesuai dengan surat edaran mendagri no 971-7791 tahun 2018. “Sesuai dengan ketentuan tersebut, BOS masuk kedalam kelompok lain-lang pendapatan yang sah, sebelumnya masuk dalam kategori PAD,” ujarnya.

Sementara dana perimbangan APBD 2018 ditargetkan Rp.1.008.673.806.212 lebih besar dibandingkan dengan target APBD murni 2019. “Kenaikan target ini dipegaruhi oleh penambahan alokasi dana bagi hasil dari pemerintah pusat DAU dan DAK,” ujarnya.

Baca juga=HUT Kodam VI, Kodim 1003 Kandangan Baksos‎ Peduli Mulawarman ‎

Ia menambahkan, untuk belanja daerah randangan APBD-P 2019 ditargetkan Rp.1.556.891.437.131 atau 35.22 persen lebih tingga dari target APBD murini 2019.
‌‎
Penulis : Sofan
Editor : Wandi
Penanggung Jawab : SA Lingga

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android  kami di Play Store

Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.