Tempat Penjualan Minuman Beralkohol makin Dipersempit

oleh -308 views
REVISI - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama sejumlah instansi terkait membahas pengetatan izin tempat berjualan minuman keras.(istimewa)

BANJARMASIN, K.Pos – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) revisi Perda
nomor 17 tahun 2012 tentang retribusi izin tempat peredaran minuman beralkohol di Kota Banjarmasin
mulai membahas pengetatan izin tempat berjualan minuman keras.

Anggota DPRD Kota Banjarmasin, HM Yamin mengungkapkan, ada kesepahaman antara dewan dan
pihak Pemko untuk membatasi izin tempat berjualan minuman beralkohol tersebut hanya di hotel
bintang 4 dan 5, dan di restoran besar.

Baca juga=Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin‎ Bentuk Timpota HSS-Tapin

“Di luar dari itu tidak boleh ada lagi, ini sudah ada kesepahaman kita panitia khusus Raperda untuk
menetapkannya”ujar politisi Gerindra tersebut, usai rapat pembahasan Raperda tersebut, kemarin.
Sehingga, ujar dia, tidak ada tempat legal peredarannya di diskotik, pub, karaoke dewasa, maupun
rumah makan yang bertanda khusus.

Dia menuturkan, langkah ini sebagai upaya untuk membatasi peredaran minuman beralkohol tersebut
sehingga tidak mudah lagi di dapat masyarakat.

Pertimbangan lainnya, kata Yamin, berdasar laporan pemerintah kota, sekitar 12 tempat yang
sebelumnya memiliki izin, ternyata  sama sekali tidak memberikan kontribusi.
“Kita dapat informasi dari bagian keuangan Pemkot, nol rupiah masuk ke PAD dari retribusi terkait ini,
padahal sebagai tempat sudah mengajukan permohonan perpanjangan izin, bahkan ada yang sudah
diproses izinnya”tutur Yamin.

Oleh karena itu, katanya,  legislatif dan Pemko berhak memperketat pengeluaran izin ini tanpa meminta
masukan dari pengusaha.

Baca juga=Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin‎ Bentuk Timpota HSS-Tapin

“Pembahasan Raperda ini cukup kita legislatif dan Pemko saja, tidak perlu mengundang pengusaha hotel
atau minuman beralkohol serta tempat hiburan malam," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Ikhsan Al-Haq mengatakan,
revisi perda dilakukan untuk meminimalisir peredaran minuman beralkohol secara ilegal.

Termasuk, membatasi keinginan orang untuk membangun tempat legal bagi penjualan minuman
beralkohol tersebut.

"Makanya kita batasi saja hanya di hotel berbintang tinggi dan restoran besar, yang lain tidak boleh
lagi” paparnya.

Karena, hotel bintang tinggi tersebut sudah komplit fasilitasnya termasuk tempat pub dan diskotik.
"Kalau berdiri sendiri diskotek atau pub, itu tidak boleh, arah kita mau menetapkan seperti itu” katanya.

Langkah lain, kata Ikhsan, Pansus Raperda tersebut bisa melakukan revisi besaran retribusi izin tempat
tersebut, yang semula Rp100 juta hingga Rp350 juta.
“Bisa juga kita tingkatkan lagi besaran retribusinya itu, motivasinya biar tidak semua bisa meminta izin,"
katanya.

Namun semua ini, ucapnya, akan penuh pertimbangan pula, karena harus sesuai dengan peraturan di
atasnya.

“Tapi semangat kita mengurangi peredaran minuman beralkohol di daerah kita sangat tinggi, sebab
daerah kita terkenal religius, dan untuk mengatasi kejahatan akibat minum itu yang memabukkan”
tandasnya.

Penulis: Aspihan/ant
Penanggung jawab:SA Lingga

 

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android  kami di Play Store

Aplikasi Kalselpos.com