Perlindungan Konsumen di daerah Potensi Bermasalah

oleh -315 views
Ardiansyah Parman, Ketua BPKN.(Anas Aliando)

BANJARBARU, kalselpos.com -Persoalan Perlindungan Konsumen adalah persoalan kita semua, perlu
solusi bersama untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Kelembagaan perlindungan konsumen yang secara eksplisit ada dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah (a) Pemerintah, pemerintah provinsi dan
Kabupaten/Kota, (b) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), (c) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), (d) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan terkait permasalahan perlindungan konsumen yang terjadi dimasyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Ardiansyah Parman, Ketua BPKN dalam konferensi pers, di Aula H Maksid perkantoran Sekertaris Daerah Sekdaprov Kalimantan Selatan, Jumat, (21/6/2019) siang.

Baca juga=Warga Bersyukur, Jalan Banjarbaru-Batulicin sudah bisa Digunakan

Disampaikannya, BPKN telah melakukan monitoring dibeberapa daerah di Indonesia, diantaranya Palembang,
Jambi, Makasar, Semarang, Padang, Yogyakarta, Bali dan Mataram, dan ditemui beberapa
masalah Perlindungan Konsumen (PK) yang dalam hal ini harus segera dicari solusi dalam
memenuhi hak konsumen. “Persoalan-persoalan PK didaerah sangat beragam disetiap daerah yang  dikunjungi,” ujarnya.

Terkait UU NO. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, menurut Ardiansyah menyebabkan terjadi
beberapa kendala dalam penerapan pembagian kewenangan dan fungsi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Kab/Kota) di seluruh indonesia tidak hanya di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Akibat kurang pengawasan, pemahaman dan perbedaan penafsiran terhadap regulasi
sehingga penyelenggaraan PK menjadi kurang efektif,” cetusnya.

Ardiansyah berujar, pembinaan dan pengawasan oleh regulator dalam mengamankan kebijakan dan aturan
kurang tegas maka insiden PK masih terus terjadi di masyarakat.

“Tugas BPSK sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap klausula baku belum
dilaksanakan karena terbatasnya kapasitas Sumber Daya Manusia BPSK,” jelasnya.

Diutrakan Ardiansyah, Peraturan Presiden No. 50/2017 mengenai Stranas PK dan Inpres No.2 Tahun 2019
tentang aksi Perlindungan Konsumen belum diimlementasikan secara penuh oleh lembaga
PK baik tingkat pusat maupun daerah.

“Masalah perumahan, pembiayaan kendaraan bermotor, dan investasi bodong masih
banyak ditemui di daerah.  Khusus untuk daerah Kalimantan Selatan masalah tripping listrik
PLN masih kerap terjadi,” imbuhnya.

Ardiansyah memaparkan, persoalan terbesar yang dialami oleh daerah adalah, implementasi UndangUndang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sampai saat ini masih ditemukan kendala, untuk
itu solusi yang diberikan di salah satu daerah monitoring yaitu terkait permasalahan
terhentinya dukungan atau minimnya dana untuk penyelenggaraan PK di Kab/Kota, BPKN
telah membahas bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencari solusi serta  beroordinasi dengan Kemendag dan
Kemendagri terus dilakukan.
“BPKN mendorong pemerintah untuk penguatan kelembagaan PK baik di pusat maupun daerah. Regulator ketika menyusun dan menerapkan kebijakan  atau regulasi harus
memperhatikan aspek perlindungan terhadap kepentingan konsumen,” harapnya.

Disampingnya itu, lanjut Ardiansyah, BPKN mendorong pemerintah untuk memastikan agar Kabupaten Kota dapat melaksanakan penyelenggaraan dan pengawasan PK di wilayahnya, dan meningatkan agar pemerintah daerah selalu mengacu pada UUPK pada saat mengembangkan regulasi yang terkait dengan PK.

Rekomendasi BPKN kepada Kemendagri, nomor: 27/BPKN/12/2015,
sektor perumahan menjadi perhatian BPKN. Pengaduan persoalan perumahan oleh
masyarakat selama dua tahun terakhir sangat menonjol. “Lebih dari 80% dari total pengaduan yang disampaikan ke BPKN adalah persoalan perumahan. Pada tahun 2018 BPKN
telah menyampaikan rekomendasi BPKN No. 212/BPKN/07/2018 kepada Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar menerbitkan PP dan peraturan pelaksanaannya sesuai amanat dalam UU No. 1/2011 dan UU No. 20/2011 dan Menteri Perdagangan menyusun Standar Baku PPJB,” ungkapnya.

Ardiansyah menambahkan, kendala yang terjadi di Daerah terkait dengan UU NO. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah dapat diatasi dengan langkah terobosan namun tetap dalam koridor hukum. Sebagai contoh, Pemda Jawa Barat, dengan Pergub No: 3 Tahun 2019
Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK), pada pasal 8 disebutkan pemberian fasilitas pendanaan untuk
penyelenggaraan BPSK, Pembinaan untuk mendorong BPSK menetapkan besaran standar
Honorarium Penyelenggara BPSK dan sekretariat BPSK dengan standar dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, yang memperhatikan asas kepatutan dan kelayakan serta proposi standar upah minimum Daerah mabupaten kota, pembinaan untuk mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Kota menyediakan sarana dan prasarana gedung BPSK serta pemberdayaan Sumber daya Manusia Pegawai Negeri. “Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemda Kalsel dengan mengeluarkan Pergub No. 188.44/ 0147/KUM/2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Provinsi Kalimantan Selatan dan No. 020 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Provinsi Kalimantan Selatan,” tanahnya.

Baca juga=Warga Bersyukur, Jalan Banjarbaru-Batulicin sudah bisa Digunakan

Sementara itu, Asisten 3 Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Heriansyah, M.Si, mengatakan, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memuat pengaturan baru sesuai dengan dinamika masyarakat dan tuntutan pelaksanaan desentralisasi antara lain pengaturan tentang hak warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, adanya jaminan terselenggaranya pelayanan publik dan inovasi dalam penyelenggaran Pemerintah Daerah. “Oleh karenanya dalam konteks penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pun Pemda sudah memiliki dukungan perangkat hukum yang memadai, tinggal menunjukkan kepedulian dan komitmen saja khususnya dalam menyelaraskan kondisi sebelumnya menjadi kondisi sesuai peraturan yang baru,” ujarnya.

Penulis: Anas Aliando
Editor: Aspihan Zain
Penanggungjawab: SA Lingga

 

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android  kami di Play Store

Aplikasi Kalselpos.com