LSM FBM Borneo nilai Dewan kurang Tanggap 

oleh -400 views
DEMO - Sekitar dua ribuan lebih masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Goulding PT Borneo Indo Bara(BIB) Sebamban Baru.

BATULICIN, K.Pos – Menanggapi tuntutan warga dari Kecamatan Sungai Loban dan Kecamatan Kusan Hulu, di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), yang sempat melakukan aksi damai terhadap perusahaan  tambang PT Borneo Indo Bara (BIB), pihak Komisi lll DPRD setempat, justru menyesalkan sikap warga dari empat desa tersebut.

Alasannya, sebagaimana diungkapkan sekretaris Komisi lll DPRD yang membidangi Pertambangan, Fahwaisa Mahabatan, masyarakat dan LSM FBM Borneo, sama sekali tidak melakukan koordinasi ataupun melaporkan hal tersebut kepada Wakil Rakyat. “Padahal kan ini, rumah rakyat juga,” ucapnya kepada Kalsel Pos, melalui wawancara via Hp, Jumat (21/19) sekitar pukul 16.30 Wita.

Baca juga=Komunitas Pemancing se Tanah Bumbu gelar Halal bihalal

Fahwaisa Mahabatan malah mengucapkan terimakasih kepada jajaran Polres Tanbu, yang berhasil menahan aksi damai warga di luar jalan Houling. “Sebab pihak kepolisian tidak menghendaki terjadi apa – apa terhadap kedua belah pihak,” ucapnya.

Saat disinggung tentang keberadaan kawasan hutan yang dimiliki oleh PT Hutan Rindang Banua (HRB), Fahwaisa mengatakan, bahwa hal itu perlu dipelajari lagi, baik terkait izin maupun aktifitas mereka selama ini.

Di sisi lain, dia menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi Kalsel, yang terkesan lamban menyikapinya setelah unjuk rasa pertama pada bulan Maret 2019 lalu. “Informasinya akan diadakan mediasi oleh Kemempolhukam, tapi belum juga dilaksanakan. Mungkin hal itu terbentur pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang berbarengan, hingga mediasi antar warga dengan PT BIB, belum dilakukan,” Fahwaisa Mahabatan.

Sementara itu, ketua LSM FBM Borneo, Aji Saka, melalui WA mengkritisi sikap sekretaris Komisi lll DPRD Tanbu tersebut.

Diakui, surat yang dia kirim ke PT BIB, semua ada tembusannya, mulai dari Presiden sampai kepala desa. Tak terkecuali untuk DPR RI sampai DPRD kabupaten, tegasnya. “Kalau memang pihak Dewan jeli, tentunya mereka harus tanggap. Panggil para pihak (perusahaan dan warga, red), jangan menunggu masalah itu menjadi besar,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar dua ribuan lebih warga masyarakat dari empat desa, melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Houlding milik perusahaan tambang batubara PT BIB di Sebamban Baru, Rabu (19/6) lalu.

Ribuan warga yang hadir, umumnya berasal dari empat desa, yaitu Desa Hateip, Desa Mangkal Api dari Kecamatan Kusan Hulu,  serta Desa Sebamban Baru dan Sebamban Lama dari Kecamatan Sungai Loban.

Mereka berkumpul di depan Sekretariat Lembaga Swadaya FBM Borneo, pada Rabu pagi sekitar  pukul 09.00 Wita. Massa berkumpul kurang lebih 3 jam di Sekretariat FBM Borneo. dari pukul 09.00 hingga pukul 13.45 Wita, setelah itu sebagian pemilik lahan yang umumnya adalah perempuan, disuruh pulang, terutama mereka yang membawa anak kecil.

Baca juga=Komunitas Pemancing se Tanah Bumbu gelar Halal bihalal

Sementara bagi laki laki, mereka tetap bertahan di Sekretariat Lembaga Swadaya FBM Borneo, untuk melakukan musyawarah dengan pihak PT Borneo Indo Bara.

Penulis: Ktw
Penanggung jawab: SA Lingga

 

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android  kami di Play Store

Aplikasi Kalselpos.com