Lima Fraksi DPRD Tapin Menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018.

oleh -352 views

RANTAU, Kalselpos.com – Lima Fraksi DPRD Kabupaten Tapin sepakat menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2018.

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna DPRR Kabupaten Tapin pada agenda pemandangan umum fraksi-fraksi. Senin 17/6) kemarin bertempat gedung DPRD Kabupaten Tapin.

Baca juga=7 Prajurit TNI Kodim 1010 Rantau Purnatugas Di Wisuda

Rapat dipimpin Ketua DPRD Tapin Abdullah dan Wakil Ketua H Sulaiman Noor dan Wahyudi Rahman serta di hadiri Bupati Tapin HM Arifin Arpan dan Sekda Tapin H Masyraniansyah serta Penjabat Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

Masing-masing Fraksi seperti Fraksi Demokrat Persatuan melalui Juru Bicaranya H Ikhwanudin Husin, Fraksi Gamkasira H Zainal Helmi, Fraksi PKB Hj Heni Mustika Ratu, Fraksi Golkar Hj Henny Marlina dan Fraksi PDI Perjuangan Wahyu Nugroho Ranoro sepakat menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2018 yang disampaikan Bupati Tapin untuk selanjutnya dibahas sesuai dengan mekanesme aturan yang berlaku.

Namun selain menyepakati juga memberikan catatan dan masukan untuk bisa dipedomani bagi Dinas Terkait untuk bahan perbaikan dalam pelaksanaan APBD berikutnya.

Bupati Tapin HM Arifin Arpan mengucapkan penghargaan kepada seluruh anggota dewan terhormat melalui fraksi-fraksi DPRD Tapin yang telah menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2018 untuk dilakukan pembahasan selanjutnya sehingga bis dijadikan sebuah peraturan daerah dan peraturan Bupati Tapin.

“Bagaimanapun rancangan peraturan daerah ini harus dibahas pada jenjang selanjutnya agar nantinya bisa menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pertanggungjawaban APBD Tahun 2018, ” jelasnya.

Baca juga=7 Prajurit TNI Kodim 1010 Rantau Purnatugas Di Wisuda

Terkait apa yang disampaikan oleh salah satu fraksi bahwa pemerintah Kabupaten Tapin agar mengutamakan lebih pentingnya pengawasan pengawasan pendapat semua lembaga kita yang ada di daerah ini.

Hal ini agar supaya pengamatan kita harus kita aktifkan supaya apapun yang bisa kita awasi itu bisa tepat sasaran.

Lanjut Bupati yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan yang secara rutin oleh semua pihak baik dilakukan oleh BPK RI hal ini bisa dijadikan acuan bagi kita dalam sebuah pekerjaan berjalam dengan baik dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Berharap apa yang menjadi saran dan masukan dari para anggota dewan agar benar-benar kita tindaklanjuti sama-sama.

Sementara Ketua DPRD Tapin Abdullah mengatakan, perjalanan untuk menjadi sebuah peraturan daerah masih panjang, namun pada pemandangan umum fraksi semuanya sudah sepakat menerima untuk selanjutnya dibahas sesuai dengan mekanesme peraturan berlaku.

“Sesuai dengan tata tertib aturan dewan, maka selanjutnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 akan dibahas secara bersama-sama antara legislatif dan eksekutif dengan segera, “katanya.

Berharap dalam waktu segera Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2018 akan ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Penulis:Dillah
Editor:Wandi
Penanggung jawab:SA Lingga

 

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android  kami di Play Store

Aplikasi Kalselpos.com