Dari sidak Rekmasi Tambang Baru satu Perusahaan Reklamasi Lahan

BATULICIN, K.Pos – Menyusul rendahnya indeks lingkungan hidup, bahkan terparah di Pulau Kalimantan, membuat DPRD Kalsel gerah. Satu faktor disebutkan, yang memberikan andil atau akibat lubang pasca tambang batubara, yang tidak direklamasi dan revegetasi.
Menyikapi persoalan ini, wakil rakyat melakukan inspeksi mendakak (sidak) atau acak ke perusahaan pertambangan untuk mencegah aktivitas penghijauan di area operasional.

Baca juga=Ratusan Peserta Ikuti Festival Generasi Qur’ani II Tanah Bumbu

Bacaan Lainnya

Beberapa perusahaan yang disasar, salah satunya adalah PT Tunas Inti Abadi (TIA), yang berlokasi di Desa Semambang, Kabupaten Tanah Bumbu, akhir pekan lalu.
Di damping Dinas ESDM Kalsel, Komisi III DPRD Kalsel, bersama – sma mendatangi areal revegetasi dan reklamasi perusahaan tersebut.
Tiga legislator Komisi III, yakni Wakil Ketua Syafruddin Maming dan anggotannya Surinto dan Rusfandie, rela terjun ke tanah becek untuk memastikan kegiatan penghijauan kembali bekas aktivitas tambang PT TIA.
Ketiga anggota Dewan ini dikejutkan dengan pemandangan hijau hasil reklamasi dan revegetasi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut. Ia berharap semua perusahaan tambang batubara melakukan hal serupa, sehingga 70 persen hutan di Banua kembali seperti semula.
Syafruddin memastikan dalam waktu dekat, pihaknya bersama dinas terkait akan melaksanakan peninjauan serupa ke perusahaan tambang lainnya. Langkah ini sebagai upaya menjalankan fungsi pengawasan Wakil Rakyat, jelasnya.
Sementara, Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Kalsel, Gunawan Hardjito menyebutkan, dari 236 pemegang IUP di Banua, baru PT TIA yang berhasil memenuhi standar pelaksanaan reklamasi dan revegetasi.
Sementara, sisanya masih dalam proses kegiatan, dan 49 di antaranya, justru belum menyetorkan dana jaminan reklamasi, tegasnya.

Baca juga=Ratusan Peserta Ikuti Festival Generasi Qur’ani II Tanah Bumbu

Dalam sidak tersebut, ada raut kekecewaan dari anggota Dewan, pasalnya mereka sempat kesulitan menuju areal pertambangan, karena alasan armada dinas yang tidak memadai, meskipun Komisi III sendiri memiliki mobil dinas operasioanal untuk medan berat, namun tak bisa disertakan, akibat saat bersamaan digunakan untuk untuk keperluan dinas lain. Mereka berharap, pengadaan mobil jenis serupa ditambah, untuk mempermudah kinerja di lapangan.

Penulis:H Luthfi
Penanggung jawab:SA Lingga

 

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android  kami di Play Store

Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait