Bawaslu Prediksi Pilkada 2020 “Panas”

Iwan Setiawan, Koordinasi Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kalsel.(Anas Aliando)

BANJARMASIN, kalselpos.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 di Kalimantan Selatan diprediksi berlangsung panas. Hal ini dikarenakan sejumlah nama besar dan “orang – orang” tajir akan meramaikan bursa calon bupati, walikota termasuk juga gubernur.

Tentunya ini bukan perkara mudah bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel dalam melakukan pengawasan. Kemungkinan adanya tekanan dan intervensi pun diprediksi semakin besar.

Bacaan Lainnya

Baca juga=Peringati Hari jadi Banjarmasin, lomba Bakudak dan Video Pendek kembali Digelar

“Untuk menghadap hal  ini, Bawaslu Kalsel berencana akan memperkuat aspek sumber daya manusianya khususnya pada aspek Pengawas ad hoc Pilkada 2020,” ujar Iwan Setiawan, Koordinasi Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kalsel kepada sejumlah wartawan dalam acara Media Gathering bertempat di Hotel Aria Barito, Sabtu (22/6/2/19) siang.

“Supaya bisa tetap menjaga integritas dalam bekerja, tentu akan dicari orang – orang yang kuat terutama dari sisi mental,” ujarnya.

Iwan berujar, pekerjaan Bawaslu Kalsel dalam mengawasi Pilkada 2020 diperkirakan jauh lebih berat karena melihat dinamika yang berkembang sejumlah tokoh Banua yang punya nama, punya massa dan punya dana akan bertarung memperebutkan kursi puncuk pimpinan daerah baik bupati walikota maupun gubernur.

“Kami berharap pelaksanaan Pilkada nanti bisa berjalan dengan aman damai tanpa ada kendala. Meski demikian kami sudah siap menghadapi segala tantangan pekerjaan yang mungkin muncul,” imbuhnya.

Iwan menyampaikan, selain melakukan penguatan pengawas ad hoc, ada arahan dari Bawaslu RI untuk mempertimbangkan peningkatan uang kehormatan bagi pengawas ad hoc Pilkada 2020.

“Uang kehormatan pengawas ad hoc akan ditingkatkan pada Pilkada 2020. Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) diperkirakan akan menerima uang kehormatan sebesar di kisaran angka Rp 2,5 juta perbulan dibanding sebelumnya Rp 1,5 juta,” urainya.

Selanjutnya, lanjut Iwan Setiawan, Pengawas Pemilu tingkat desa/kelurahan sebesar Rp 1,5 juta dari sebelumnya kurang lebih Rp 900 ribu termasuk di Pengawas di tingkat TPS yang juga akan ditingkatkan.

Pengawas ad hoc akan berakhir pertengahan tahun 2019 ini dan tahun 2020 akan dilakukan rekrutmen kembali.

Baca juga=Peringati Hari jadi Banjarmasin, lomba Bakudak dan Video Pendek kembali Digelar

“Tahun 2020 rekrutmen akan dilakukan. Dimulai dengan Panwascam kemudian disusul pengawas kelurahan dan desa,” tandasnya.

Penulis: Anas Aliando
Editor: Aspihan Zain
Penanggungjawab: SA Lingga

 

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android  kami di Play Store

Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait