Raperda Administrasi Kependudukan untuk Memudahkan Masyarakat

oleh -275 views
RAPERDA – Pansus DPRD Banjarmasin revisi Perda tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan, saat berkonsultasi ke Kemendagri RI melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.(aspihan)

BANJARMASIN, Kalselpos.com – Revisi Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang kini di lakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Banjarmasin, bertujuan memudahkan masyarakat pada seluruh proses pengurusan dan pembuatan administrasi kependudukan.

“Ada tiga hal yang dititik beratkan dalam revisi Perda  administrasi kependukan ini yakni, menghapus sanksi administrasi, memangkas administrasi tanpa pengantar Ketua RT, serta terkait alokasi anggaran yang didanai oleh APBN,” ujar Ketua Pansus DPRD Banjarmasin, Mushaffa Zakir, kepada wartawan, saat konsultasi di Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Selasa (30/4) kemarin.

Menurutnya, revisi peraturan tersebut tentunya akan berdampak positif bagi masyarakat, untuk memangkas alur administrasi agar tidak dinilai berbelit-belit. Sedangkan pelayanan juga hanya dilakukan di Disdukcapil.

Dikatakannya, perubahan peraturan daerah tersebut, juga untuk menyesuaikan dengan peraturan yang ada diatasnya yakni Perpres nomor 96 tahun 2018, yang menjadi acuan dalam peraturan tersebut. Termasuk lanjutnya, adanya pemenuhan dan penambahan bidang baru dalam pelayanan administrasi dimaksud, sesuai dengan ketentuan di atas.

Namun katanya, ada beberapa hal yang menjadi saran dan masukan yang diberikan oleh pihak Kemendukcapil melalui Dirjend Dukcapil, yang saat ini belum dimasukkan dalam draf rancangan yang sudah ada. Sehingga hal ini bagi Disdukcapil, perlu menjadi koreksi dan perhatian agar dimasukkan dalam raperda itu.

“Karena aturan tentang kependudukan ini begitu dinamis, maka kami juga akan membuat sesederhana mungkin. Sehingga bila ada perubahan aturan, maka bisa diatur lagi hanya dalam bentuk Peraturan Walikota, sesuai saran Kementerian,” ungkapnya.

Diharapkan inginnya, raperda yang kini sedang di bahas tersebut, bisa memudahkan masyarakat dan penyelenggara layanan administrasi kependudukan dalam melaksanakan tugasnya.     

Sementara, perwakilan Dirjend Dukcapil Kemendagri, Rusminah mengakui, revisi yang dilakukan tentu memiliki dasar yang kuat berupa Perpres. Dan bisa memangkas alur pelayanan yang dilakukan.

Namun untuk pelaksanaannya, bisa saja menimbulkan gejolak dari para Ketua RT/RW yang ada. Sebab salahsatu proses administrasi yang dilaksanakan tidak lagi melibatkan atau memerlukan pengantar dari RT/RW.

“Banyak memang yang dipangkas agar urusan tidak dianggap berbelit. Seperti untuk pindah data pendudukan hanya cukup mengurus ke Capil tanpa disposisi rt/rw, tapi hal ini bukan mengecilkan fungsi RT,” tegas Rusminah.

Yang terpenting ingatnya, peraturan daerah itu nantinya jangan sampai bertentangan dengan peraturan yang diatasnya, agar bisa berlaku sebagaimana mestinya. Termasuk dibuat sesederhana mungkin, mengantisipasi adanya perubahan peraturan sewaktu-waktu, hingga cukup hanya di tambahkan dalam Perwali.

Penulis : Aspihan
Penanggung Jawab : SA Lingga

 

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android kami di Play Store 
Aplikasi Kalselpos.com

Slider