Otonomi Daerah Batola Banyak Kemajuan

oleh -1.474 views
Pemkab Batola Peringatan Hari Otda sekaligus dirangkai penyerahan piagam penghargaan secara kepada 11 orang ASN yang memasuki masa purna tugas dari Bupati Batola Hj Noormiliyani AS.(istimewa)
MARABAHAN, Kalselpos.com – Jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) menggelar Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXIII Tahun 2019, Senin (29/04).
Uniknya, kegiatan yang dihadiri Bupati Batola Hj Noormiliyani AS, Penjabat Sekda H Abdul Manaf, dan anggota forkopimda/mewakili, para pimpinan SKPD dan ASN ini dilakukan di ruangan, yakni di Aula Mufakat Kantor Bupati Batola. Mengapa? Karena pagi itu cuaca sedang hujan.
Peringatan Hari Otda di Batola kali ini juga dirangkai penyerahan piagam penghargaan secara kepada 11 orang ASN yang memasuki masa purna tugas dari Bupati Hj Noormiliyani AS.
“Perjalanan otda pasca reformasi hingga sekarang banyak kemajuan serta dinilai banyak memberikan solusi untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah dengan diberi kesempatan luas mengembangkan kreativitas dan inovasi,” kata Noormiliyani sembari mengutip sambutan tertulis Mendagri Tjahjo Kumolo.
Dikatakan, mura pelaksanaan otda terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan serta partisipatif masyarakat.
Sementara daerah diharapkan mampu meningkatkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah.
Mendagri menguraikan, setelah diberlakukan kebijakan desentralisasi dan otda setidaknya terdapat 3 hal prinsip yang berubah yakni telah mendorong budaya demokrasi, menumbuhkembangkan iklim kebebasan berkumpul, berserikat dan mengemukakan pikiran secara terbuka, serta berbagai kebijakan menyangkut kepentingan masyarakat tak lagi harus melalui proses panjang dan berbelit namun efisien dan responsif.
Disebutkan pula, perkembangan pelaksanaan otda yang cukup signifikan telah dirasakan namun masih perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan. Untuk itu upaya penataan penyelenggaraan otda secara komprehensif perlu terus dilakukan yang salah satunya memberikan arahan dan pedoman regulasi bagi daerah.
Untuk mewujudkan pelaksanaan otda serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tatakelola pemerintahan yang baik, katanya, pemerintah telah menerbitkan PP No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Dalam PP ini diatur selain menyampaikan LPPD dan LKPj kepala daerah juga wajib menyampaikan dan mempublikasikan RLPPD kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.
Diakhir sambutan, mendagri mengajak seluruh masyarakat untuk mengawal otda agar selalu diisi kegiatan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pelayanan masyarakat, mendorong munculnya kemandirian gerakan oleh kreativitas dan inovasi daerah dalam mengoptimalkan berbagai potensi, serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui keserasian hubungan Pemerintah Pusat dan daerah, keserasian hubungan pemda dengan DPRD dan masyarakat, sehingga tercipta tata kelola hubungan pemerintahan sinergis.

Penulis : Muliadi
Editor : Wandi
Penanggung Jawab : SA Lingga

 

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android kami di Play Store 
Aplikasi Kalselpos.com

Slider
Facebook Comments