Bupati Sampaikan Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Tanbu Terkait Raperda Retribusi Pemeriksaan Alat Damkar

oleh -308 views

BATULICIN, Kalselpos.com – Bupati Tanah Bumbu, H. Sudian Noor, memberikan jawaban atas pandangan umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Damkar) Tahun 2019.

Jawaban Bupati tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Tanah Bumbu, H. Rooswandi Salem, pada Rapat Paripurna DPRD Tanah Bumbu, Jumat (3/5) beberapa waktu lalu.

Mengawali sambutannya, Bupati menyampaikan penghargaan ucapan terima kasih yang tinggi, kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, terutama kepada seluruh unsur pimpinan dan fraksi-fraksi, yang telah bekerja keras membahas raperda tersebut.

“Atas nama pemerintah daerah kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang setingi-tingganya kepada DPRD Tanah Bumbu atas kerjasama yang telah terbangun, terutama kepada Fraksi-fraksi yang telah memberikan sumbangan pemikiran untuk sempurnanya raperda ini,” sebutnya.

Dalam jawabannya, Bupati Tanah Bumbu menyampaikan sejumlah tanggapan dan penjelasan atas pertanyaan dan masukan yang disampaikan delapan Fraksi yang ada di DPRD Tanah Bumbu pada Rapat Paripurna sebelumnya.

Terutama terkait pertanyaan Fraksi, dalam hal besaran tarif dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) serta teknis pelaksanaan di lapangan. Terkait hal tersebut, bupati menjelaskan, besaran tarif yang diusulkan, merupakan tarif terendah jika dibandingkan dengan daerah lain, dan hal itu juga dirasa cukup ringan jika dibanding dengan manfaat yang akan didapat oleh masyarakat.

“Sedangkan terkait SDM dan teknis pelaksanaan, saat ini pemerintah daerah sudah mempersiapkan sarana dan prasarana serta tenaga ahli yang sesuai kualifikasi standar,” paparnya.

Selanjutnya, Bupati juga menanggapi usulan Fraksi lainnya yang mengharapkan pemerintah daerah menjadikan armada angkutan batubara yang ada di perusahaan tambang, untuk dimasukan sebagai subjek wajib retribusi dalam raperda tersebut.

“Pemerintah daerah sangat setuju dengan usulan tersebut, sesuai dengan perda nomor 3 tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, kendaraan angkutan batubara mempunyai potensi kebakaran yang tinggi, untuk itu pemerintah daerah akan menjadikan angkutan batubara sebagai subjek retribusi melalui pembahasan selanjutnya,” katanya.

Mengakhiri penyampaianya, Bupati mengatakan bahwa jawaban yang diberikan merupakan garis besar terhadap padangan Fraksi.Jawaban tersebut masih dalam tataran kebijakan yang besifat umum, sehingga perlu pembahasan lebih lanjut di tingkat rapat komisi.

“Jawaban yang disampaikan masih bersifat umum, untuk lebih rincinya dapat dibicarakan di tingkat pembahasan selanjutnya. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat terhadap kemajuan pembentukan raperda ini,” pungkasnya.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu, H. Supiansyah dan didampingi Wakil Ketua, H. Hasanuddin dan H. Muh Alpiya Rakhman. Paripurna juga dihadiri Sekretaris Daerah, H. Rooswandi Salem, Jajaran Pejabat Pemkab Tanbu, Unsur Forkopimda dan undangan lainnya.

Penulis: Syahriadi
Editor: Wandi
Penanggung jawab: SA Lingga

 

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android kami di Play Store 
Aplikasi Kalselpos.com

Slider