Bupati Ajukan Empat Raperda

oleh -1.711 views
Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS  mengajukan 4 buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru dalam sidang Paripurna.(istimewa)
Bersamaan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran (TA) 2018, Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS juga mengajukan 4 buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru
MARABAHAN, Kalselpos.com – Keempat Raperda yang diajukan dalam Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD H Hikmatullah dan Wakil Ketua Anis Riduan serta Mudjiadi ini terdiri dari Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tertentu, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Raperda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.
Di hadapan sidang paripurna yang juga dihadiri Wakil Bupati H Rahmadian Noor, para anggota DPRD, para anggota forkopimda, tokoh agama, Penjabat Sekdakab Batola H Abdul Manaf, tokoh masyarakat, para pimpinan SKPD, dan para camat, dan undangan lainnya ini bupati menilai di era kemajuan saat ini Raperda Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sudah menjadi keharusan.
Dikatakannya, sistem TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran dan pengkajian informasi guna adanya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan partisipatif, dalam rangka memberikan layanan publik yang lebih baik, menjamin hak masyarakat untuk mengetahui dan terlibat dalam proses penyusunan kebijakan publik.
Dengan adanya raperda ini nantinya, sebutnya, maka menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mewujudkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membentuk pusat media (media center) sebagai pusat layanan informasi dan komunikasi publik agar memenuhi hak masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.
Terkait Raperda Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu akan berdampak pada peluang untuk menggali pendapatan asli daerah yang belum terakomodir pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka dengan melihat peluang ini pemerintah daerah berusaha untuk menginventarisir peraturan daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan perekonomian sekarang.
“Kami selaku pihak eksekutif senantiasa berupaya mencari terobosan dan upaya untuk menggali dan memberdayakan aset dan potensi yang ada melalui berbagai kebijakan dengan mempertimbangkan asas manfaat serta aspek keadilan sesuai situasi dan kondisi serta tidak memberatkan masyarakat,” katanya.
Terkait Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daeran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, bupati perempuan pertama di Kalsel ini mengatakan, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Dengan dasar ini, sebut dia, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan. Disebutkannya, dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 yang akan dibahas banyak menambah aturan-aturan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang belum terakomodir masalah pengadministrasian kependudukan.
Khusus untuk Raperda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, menurut Noormiliyani, wilayah Batola berpotensi mengembangkan pariwisata daerah sebagai peningkatan perekonomian masyarakat dalam menambah pendapatan dan mengurangi pengangguran.
“Dengan adanya peraturan daerah ini akan menjadi payung hukum pengembangan pariwisata. Oleh karenanya perlu dibentuk rencana induk pengembangan pariwisata daerah sebagai landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara terintegrasi untuk memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah,” pungkasnya, baru- baru ini.

Penulis : Muliadi
Editor : Wandi
Penanggungjawab : SA Lingga

 

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android kami di Play Store 
Aplikasi Kalselpos.com

Slider