Pemkab Batalo Serahkan LKPD 2018 ke BPK RI

oleh -195 views
Batola Serahkan LKPD tahun 2018.(istimewa)

MARABAHAN, kalselpos.com – Pemkab Barito Kuala (Batola) melalui Penjabat Sekda H Abdul Manaf menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 ke BPK RI Perwakilan Kalsel di Banjarbaru, bersamaan beberapa daerah lainnya di Kalimantan Selatan ( Kalsel)

Penyerahan LKPD tersebut juga berisi penandatangan berita acara serah terima bersama Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Tornanda Syaifullah. Penyerahan LKPD TA 2018 ini terdapat dua gelombang yakni pada 22 Maret dan 29 Maret 2019..

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel, Tornanda Syaifullah mengatakan, pemeriksaan BPK atas LKPD untuk memberikan pendapat atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan.

Baca Juga ==>Pemkab Balangan Serahkan 1.058 Linmas ke Polres

Tornanda menyampaikan, ada empat kriteria yang menjadi acuan dalam pemeriksaan laporan keuangan, yaitu pengelolaan keuangan harus sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Menurutnya, kecukupan pengungkapan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

“Saya berharap, jajaran pemerintah daerah tidak memberikan batasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan BPK RI. Mengingat jika ada pembatasan maka akan mempengaruhi laporan keuangan yang disampaikan dan opini yang akan diberikan,” harapnya, baru- baru ini.

Dari pemeriksaan pertama, lanjut Tornanda ada beberapa poin yang harus ditindaklanjuti pemerintah kabupaten/kota seperti mengenai administrasi dana hibah serta masih ada laporan aset yang belum tertib administrasi.

Setelah itu, lanjutnya, pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan harus ada korelasi positif dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga ==>Pemkab Balangan Serahkan 1.058 Linmas ke Polres

Lebih dalam Tornanda mengungkapkan, ada beberapa kriteria yang dilakukan dalam memberikan opini terhadap LKPD, di antaranya terkait kepatuhan terhadap kesesuaian standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam hal ini, sambungnya hasil pemeriksaan atas LKPD akan disampaikan paling lambat 60 hari setelah laporan diterima,katanya sembari menjelaskan,

“permasalahan-permasalahan yang patut menjadi perhatian diantaranya kekurangan volume pada beberapa pekerjaan konstruksi, penatausahaan persediaan dan aset tetap yang belum tertib, ketidaklengkapan pertanggungjawaban dana hibah seperti NPHD dan laporan penggunaan dana hibah,” pungkasnya.

Penulis:Muliadi
Editor:Wandi
Penanggung jawab: SA Lingga

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android kami di Play Store 
Aplikasi Kalselpos.com

Slider

Facebook Comments