Money Politik Cederai Demokrasi

oleh -1.149 views
Dr Taufik Arbain MSi

BANJARMASIN, Kalselpos.com – Pemilu serentak Pilpres yang berbarengan dengan Pileg menyisakan banyak persoalan. Namun demikian, akibat gegap gempita konsentrasi semua pihak pada prosesnya dan pasca pencoblosan,
sehingga terlupakan isu dan realitas yang berkembang berkaitan dengan pemilu legislatif.

“Saya kira catatan menariknya adalah ada kabar baik, dan juga kabar buruknya di Kalsel sendiri,” kata Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Fisip ULM, Dr Taufik Arbain MSi.

Pasca pesta demokrasi pada pemilu kabar baiknya peserta pemilu telah menjalankan tahapan dengan baik, seperti melakukan sosialisasi dan kampanye sebagaimana diatur dalam kepemiluan.

Baca Juga ==>Empat Caleg Diduga Lakukan Money Politik

“Kita sangat mengapresiasi mereka yang mencoba memenangkan hati rakyat siang dan malam tanpa lelah untuk menegaskan proses demokrasi dan pendidikan politik kepada rakyat,” ungkapnya. “Setidaknya warga diajak tahu berkaitan dengan hak-haknya atas politik, kebijakan dan pembangunan” tambah pria murah senyum ini

Kemudian proses sambung Taufik, pengetahuan politik yang telah dididik oleh para caleg sehingga mendorong mereka berpartisipasi hingga meningkat mencapai 80-90%, kondisi ini jauh dari pemilu sebelumnya dengan kondisi yang relatif aman.

Hal berikutnya adalah perolehan kursi masing-masing partai memungkinkan terdistribusi merata dengan sistem tertentu. “Yang jelas pembagian sainte lague 1,3,5,7, hanya saja relative merugikan jika suara partai besar dan mendekati sama antar partai, maka harga kursi pembagi pertama lebih mahal,” ucap Taufik.

Lanjut Taufik, sementara untuk kabar buruk yang menjadi kecemasan semua pihak. Pertama, ada pihak – pihak yang melakukan proses demokrasi dengan baik, sesuai tahapan dan prosedur tetapi harus terkalahkan oleh gerakan money politics yang massif militan dan terstruktur.

“Dalam pribahasa Banjar, “Panas satahun kalah dapat hujan sahari,nah ini realitas di masyarakat dalam demokrasi,” beber Taufiq dengan sedikit tersenyum.

Baca Juga ==>Empat Caleg Diduga Lakukan Money Politik

Inovasi massif dalam money politics, merupakan pembusukan etika relasi partai politik, berupa tandem yang
bersifat heterogen lintas partai. Sesuatu yang boleh dibilang sangat jarang terjadi dalam pemilu di negara-negara demokrasi. Sebab ideologis partai mengharuskan memenangkan semua tingkatan parlemen dan homogen.

“Ini saya kira salah satu kecerdikan pemilu 2019. Adanya transaksi jual beli suara yang dilakukan petugas kepemiluan dengan para caleg,” tekannya. Pola yang mereka lakukan adalah merebut suara-suara sisa yang dianggap tidak mungkin mendapatkan kursi dengan memindahkan kepada caleg yang telah bersepakat.

Jika saksi tidak ada, atau faktor kompleksitasnya proses perhitungan yang maraton, maka memungkinkan hal ini
berlangsung dengan rapi. Inilah yang kadang membuat terjadinya keterkejutan-keterkejutan massal, ketika perhitungan di Kecamatan.

“Kalau adanya serangan fajar dan atau menjadikan seperempat pemilih dari TPS sebagai saksi dengan komitmen mencoblos partai dan caleg tertentu itu sudah biasa terjadi sebagai pengganti “salumur”,sebut alumnus Fisipol UGM ini.

Disamping itu penginputan data yang massif dimana dari sekian banyak partai politik (parpol), memungkinkan terjadinya pengalihan suara dan minim terditeksi.

Baca Juga ==>Empat Caleg Diduga Lakukan Money Politik

Saat ini kan ribut terjadi “kerabunan” mata pengentry data”. Maka dari itu kedepan, Bawaslu harus memiliki kecerdasan mendeteksi soal-soal demikian, tidak sekadar memahami kepemiluan hanya soal procedural, dan ranah hukum saja.

“Bawaslu harus punya kacakapan lebih, memahami kemungkinan ada kecurangan untuk dicegah. Sayangnya sebagian besar mereka ini berkemampuan hanya dalam batasan memahami prosedural saja belum mampu melakukan jangkauan lebih jauh,” cetus Taufik

Di akhir kalimat Taufik menyampaikan sebuah harapan besar negara ini perlu mendorong adanya Blok Politik Demokratik sebagaimana disarankan Olle Tornquist tahun 2000-an, di mana terdapat sekelompok aktor yang menyuarakan proses demokrasi yang jujur dan adil.

Tapi pada pemilu 2019, kelompok aktor-aktor demokratis sangat sedikit dan tenggelam oleh aktor-aktor yang sudah terkooptasi dalam timses resmi dan tak resmi masing-masing paslon presiden. Parahnya jika ada suara kritis atas fakta kontrademokrasi, maka aktor-aktor tersebut akan tertikam tuduhan pendukung salah satu paslon dan termarginalisasi politik.

“Bangunan framing demikian justru mendorong pemunduran demokrasi kita. Padahal sikap kritis itu dalam rangka mengisi kekurangan ruang partisipasi melalui partai politik. Jadi pemilu 2019, menjadi catatan penting untuk merangkakan demokratisasi yang lebih bermakna,” tukasnya.

Baca Juga ==>Empat Caleg Diduga Lakukan Money Politik

Penulis : Sidik Alfonso
Editor : Aspihan Zain
Penanggungjawab : SA Lingga

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android kami di Play Store 
Aplikasi Kalselpos.com

Slider