Raperda Pondok Pesantren dan Keagamaan disampaikan ke Rapat Paripurna

oleh -752 views
paripurna raperda dprd provinsi.

BANJARMASIN, Kalselpos.com – Pihak anggota DPRD Provinsi Kalsel mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada sidang paripurna yang dipimpin ketuanya H Burhanuddin di Banjarmasin, Kamis dihadiri Sekdaprov setempat H Abdul Haris Makkie, Kamis (14/03).

Kedua Raperda yang diusulkan diantaranya Raperda inisiatif DPRD Kalsel yaitu revisi atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan di provinsi tersebut yang luas wilayahnya sekitar 3,7 juta hektare.

Selain itu, ke dua, Raperda tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Sekolah Keagamaan di Kalsel yang kini berpenduduk empat juta jiwa lebih dengan mayoritas Muslim dan tersebar pada 13 kabupaten/kota.

Baca Juga ==>Komisi IV usul Raperda Pondok Pesantren dan Sekolah Keagamaan

Dalam penjelasan Raperda tentang Revisi Perda 1/2008 yang dibacakan Drs Misri Syarkawi bahwa revisi tersebut sebagai tindak lanjut Undang Undang (UU) RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Raperda tentang Revisi Perda 1/2008 tersebut atas usul Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel yang diketuai H Syahdillah S.Sos MSi dari Partai Gerindra.

“Ini juga tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla),” ujar anggota komisi I DPRD Kalsel, Misri Syarkawi.

Sementara dalam penjelasan Raperda tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Sekolah Keagamaan di Kalsel yang dibacakan KH Abdul Syukur Al Hamidy bahwa pengajuan Raperda tersebut sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2016 – 2021.

Kemudian Raperda tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Sekolah Keagamaan itu atas usul Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel yang diketuai Yazidie Fauzi SKom dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Baca Juga ==>Komisi IV usul Raperda Pondok Pesantren dan Sekolah Keagamaan

“Sebagai mayoritas masyarakat muslim sangat penting kiranya keberadaan perda terkait pondok pesantren dan sekolah berbasis keagamaan ini,” kata Abdul Syukur.

DPRD Kalsel mengajukan 2 buah Raperda yang merupakan inisiatif mereka kepada gubernur atau pemerintah provinsi (Pemprov) setempat.

Di kesempatan yang sama dalam rapat paripurna tersebut, gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor SSos MH agar 2 buah Raperda tersebut untuk mendapat pembahasan dari wakil rakyat tingkat provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu.

Selain itu juga disampaikan terkait dengan Raperda Pemprov Kalsel Kepada PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida), sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi setempat. “Pemerintah Provinsi ingin ke dua raperta tersebut masuk dalam pembahasan selanjutnya termasuk Raperda Jamkrida,” tukas Abdul Harris Makkie.

Penulis : Sidik Alfonso
Editor : Aspihan Zain
Penanggungjawab : SA Lingga

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android kami di Play Store 
Aplikasi Kalselpos.com

Slider