Legislator Kalteng Didakwa Terima Suap

oleh -122 views

Rp 240 Juta dari PT Sinar Mas

JAKARTA, Kalselpos.com – Empat legislator Kalimantan Tengah (Kalteng) yang menjadi terdakwa kasus suap dari pihak perusahaan kelapa sawit mulai menjalani proses persidangan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (13/3) tadi.

Keempat  anggota DPRD Provinsi Kalteng itu, antara lain, Ketua Komis B Borak Milton, Sekretaris Komisi B Punding LH Bangkan, serta anggota Komisi B Edy Rosada dan Arisavanah.

Mereka diamankan di Jakarta pada operasi tangkap tangan (OTT) tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 26 Oktober 2018 lalu, saat menerima uang suap senilai Rp 240 juta dari Tirra Anastasia Kemur yang diutus petinggi perusahaan PT Sinar Mas.

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK Irman Yudiandri dalam persidangan mengungkapkan, pemberi suap dalam kasus ini adalah Edy Saputra Suradja selaku Wakil Direktur Utama PT SMART Tbk dan Direktur/Managing Director PT Binasawit Abadi Pratama (BAP), Willy Agung Adipradhana selaku Direktur Operasional Sinar Mas wilayah Kalimantan Tengah IV, V dan Gunung Mas/Chief Executive Officer (CEO) Perkebunan Sinar Mas 6A Kalimantan Tengah-Utara dan Teguh Dudy Syamsuri Zaldy selaku Department Head Document and License Perkebunan Sinar Mas untuk wilayah Kalimantan Tengah-Utara.

Pihak perusahaan melakukan suap agar Borak, Punding, Edy dan Arisavanah tidak melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan, tidak adanya izin Hak Guna Usaha (HGU), tidak memiliki izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH) dan belum ada plasma yang dilakukan oleh PT BAP selaku pengelola lahan sawit seluas lebih kurang 37.401 hektare di Seruyan.

Kronologis kasus suap ini bermula pada September 2018, ada pemberitaan media massa mengenai tujuh perusahaan sawit yang diduga melakukan pencemaran di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan dan salah satunya adalah PT BAP.

Laporan itu dibahas di Badan Musyawarah  dan disepakati melakukan pengawasan melalui Komisi B yang membidangi perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Komisi B lalu melakukan kunjungan kerja ke kantor PT BAP di gedung Sinar Mas Land Plaza Jakarta pada 26-29 September 2018 dipimpin Muhammad Asera selaku Wakil Ketua Komisi B bertemu dengan Teguh Dudy Syamsuri Zaldi selaku perwakilan PT BAP.

Di sela-sela pertemuan, Teguh membagikan kepada masing-masing anggota Komisi B DPRD Kalteng yang hadir sebesar Rp1 juta sedangkan staf Komisi B sebesar Rp 500 ribu.

Kunjungan lapangan Komisi B DPRD Kalteng ke lokasi perkebunan PT BAP akhirnya dilakukan pada 3 Oktober 2018 bersama dinas terkait.

Dari kunjungan itu Komisi B menyimpulkan terdapat dugaan pencemaran danau Sembuluh, tidak memiliki HGU, tidak memiliki izin IPPH walau PT BAP telah beroperasi dari tahun 2006 dan belum pernah ada plasma.

Dalam kunjungan itu, Teguh memerintahkan seorang stafnya untuk memberi uang Rp 20 juta sebagai uang saktu bagi tim yang datang, tapi pemberian itu ditolak Borak Milton dan menyampaikan kepada Teguh bahwa Komisi B tidak bisa menerima uang tersebut dan meminta disiapkan dokumen terkait perizinan sebagai bahan RDP Komisi B.

Pada pertemuan 17 Oktober 2018 di ruang Komisi B antara Teguh, Borak, Punding, Edy Rosada dan Arisavanah, Punding meminta Rp 300 juta agar Komisi B meluruskan berita di media massa terkait temuannya.

Borak Milton lalu memutuskan agar anggota Komisi B mendapat Rp 20 juta untuk 12 orang anggota komisi sehingga total permintaan sebesar Rp 240 juta.

Edy Saputra melaporkan kepada Komisaris Utama PT BAP sekaligus Direktur Utama PT SMART Tbk Jo Daud Dharsono. Jo Daud menyetujui pemberian uang kepada Komisi B DPRD Kateng asal ada jaminan tertulis dari Komisi B.

Borak menyatakan tidak bisa memenuhi permintaan untuk memberikan jaminan tertulis itu.

Namun, Dia dapat menjamin RDP tidak dilaksanakan serta akan memberikan “press release” bahwa setelah dilakukan invetigasi tidak ada ditemukan pelanggaran lingkungan oleh PT BAP.

“Kalau Saya tidak teken RDP itu kan mana bisa. Kalau Saya bikin perjanjian tertulis justru kalau tersebar bahaya. Paling-paling Saya hanya bisa memberikan pers release nanti di pers releasenya saya akan mengatakan…perizinan in process,” sebut JPU Irman Yudiandri menirukan pernyataan terdakwa I Borak Milton dalam Bukti Acara Pemeriksaan (BAP).

Uang Rp 240 juta itu lalu dikeluarkan dengan memo internal “biaya perjalanan dinas Teguh Dudy Syamsuri Zaldy”.

Pada 26 Oktober 2018, Rp 240 juta diambil Tirra Anastasia Kemur yang lalu menyerahkannya Edy Rosada dan Arisavanah di Jakarta Pusat. Saat serah terima itu Tirra, Edy Rosada dan Arisavanah diamankan petugas KPK.

“Terdakwa I Borak Milton, terdakwa II Punding Ladewiq H Bangkan menerima hadiah berupa uang senilai total Rp 240 juta dari Edy Rosada dan Arisavanah,” lanjut Irman.

Keempat terdakwa dikenakan dakwaan alternatif didakwa berdasarkan pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.

Pada proses persidangan tahap pertama sebelumnya, Willy Agung, Teguh Dudy Syamsuri dan Edy Saputra Suradja sudah divonis penjara selama 1 tahun dan 8 bulan ditambah denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan.

Penulis: Didin/Ant
Penanggung jawab: SA Lingga

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android kami di Play Store 
Aplikasi Kalselpos.com

Slider

Facebook Comments