Implementasikan Kalsel Cerdas dengan Pemerataan Pendidikan

oleh -453 views

BANJARMASIN, Kalselpos.com – Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor menyatakan belum sepenuhnya pendidikan dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini ‘diamini’ anggota legislatif di rumah banjar.

Anggota DPRD Kalsel H M Lutfi Saifuddin menilai, kondisi ini akibat situasi dari terus merosotnya anggaran Pemprov Kalsel untuk pendidikan.

“Anggaran pendidikan terus merosot, sehingga tidak mampu memperluas akses pendidikan terutama di beberapa kabupaten tidak mempunyai SMAN atau SMKN,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, HM lutfi Saifuddin kepada wartawan.

Baca Juga ==>MTQ Untuk Peningkatan Pendidikan Alquran dan Pembinaan Moral Generasi Muda

Menurutnya, anggaran belanja langsung pendidikan tahun 2018 hanya berada dikisaran Rp248 miliar. Sedangkan tahun 2017 anggaran serupa masih berada sekitar Rp 446 miliar.

Walau dalam Undang –Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pemprov harus menyisihkan 20% anggaran telah dipenuhi, namun anggaran belanja langsung pendidikan Kalsel masih sangat rendah.

Tercatat, tahun 2018 Pemprov Kalsel menyisihkan lagi 22% dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun dari totalan tersebut, anggaran pendidikan harus dibagi pada pos lain. Misalnya biaya pelatihan tenaga pengajar, biaya sekolah perguruan tinggi negeri dan pos-pos lainya masih bersinggungan pada dunia pendidikan.

“Meski nilainya peesentasinya cukup besar,namun anggaran itu dibagi lagi dengan pos lain,” keluhnya. Oleh karena itu, untuk biaya belanja langsung pendidikan Kalsel sejak kewenanganya dipegang oleh Pemerintah Provinsi hanya menerima kucuran anggaran di bawah Rp 500 miliar.

“Sejak perpindahan kewenangan SMA atau SMK ke Pemprov kita hampir tidak pernah membangun sekolah baru,” terangnya.

Baca Juga ==>MTQ Untuk Peningkatan Pendidikan Alquran dan Pembinaan Moral Generasi Muda

“Memang dari laporan dalam anggaran 2019 ini direncanakan dibangun 1 SMK di Batola dan 1 SMA di Bajarbaru, hal ini sesuai dengan rencana kegiatan pendirian sekolah baru dibawah naungan Pemerintah Provinsi Kalsel. Tapi sepengetahuan saya di Kabupaten Tapin masih ada beberapa kecamatan yang tidak punya SMA atau SMK,” sebut Politisi Gerindra ini.

Diapun berharap untuk meningkatkan akses pendidikan, Pemprov Kalsel memprioritaskan pembangunan sekolah-sekolah di tingkat kecamatan, terutama di kabupaten yang belum memiliki SMA/SMK.

“Demi pemerataan pendiidikan di banua, sesuai dengan slogan Kalsel cerdas idealnya kabupaten tidak ada SMA atau SMK ini bisa diperhatikan,” tutup Lutfi.

Penulis : Sidik Alfonso
Editor : Aspihan Zain
Penanggungjawab : SA Lingga

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android kami di Play Store 
Aplikasi Kalselpos.com

Slider