Dana Desa Diharapkan Zero Masalah

oleh -266 views
HADIRI-Bupati Batola Hj Noormiliyani AS , Kepala Dinas PMD Drs Dahlan dan para camat sebagai Batola saat menghadiri kegiatan  evaluasi pelaksanaan pemerintahan desa yang termasuk penggunaan Dana Desa (DD).(istimewa)

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menyelenggarakan pembinaan aparatur pemerintah desa

MARABAHAN, Kalselpos.com – Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kecamatan Tamban, Selasa (26/02) lalu, ini merupakan kelanjutan pembinaan dari wilayah-wilayah lainnya yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Pembinaan yang berlangsung di Kecamatan Tamban ini sedikitnya diikuti 209 aparatur pemerintah desa dan 39 kades yang tersebar di tiga kecamatan yakni Tamban, Mekarsari, dan Tabunganen.

Kegiatan sekaligus dalam rangka evaluasi pelaksanaan pemerintahan desa termasuk penggunaan dana desa kali ini dihadiri langsung Bupati Batola Hj Noormiliyani AS, Kepala Dinas PMD Dahlan, dan masing-masing camat.

Baca Juga ==>Korupsi dana BOS ala SMAN 1 Pelaihari

Terhadap pengelolaan dana desa, Noormiliyani menghendaki tidak ada masalah sedikitpun. “Saya mengharapkan pengelolaan dana desa ini zero masalah,” tukasnya di hadapan ratusan aparatur desa dan kades.

Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini mengakui, pengelolaan pemerintahan desa di Batola mendapat sejumlah prestasi termasuk dalam hal pengelolaan dana desa. Namun begitu diakui permasalahan tentang pengelolaan dana desa masih tetap ada.

Noormiliyani menganggap permasalahan pengelolaan dana desa ini merupakan hal yang harus dilakukan evaluasi untuk dicarikan solusi dan pembenahan. Untuk itu, kepada semua yang terkait terutama kades dan para perangkat desa diminta bisa bekerja lebih baik agar di kemudian tidak lagi ada permasalahan.

Sebelumnya, Kadis PMD Dahlan mengatakan, dari 195 desa yang ada di Batola masih terdapat desa yang bermasalah dalam hal pengelolaan dana desa dan ADD. Ia menjelaskan, permasalahan yang sering muncul terkait dana desa ini terutama menyangkut lemahnya administrasi dan pelaporan.

Baca Juga ==>Korupsi dana BOS ala SMAN 1 Pelaihari

Mantan Kepala Pelaksana BPBD Batola ini menerangkan, sejumlah kebijakan telah dilakukan pihaknya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para kades dan perangkat desa seperti pemberian gaji ke-13 yang merupakan satu-satunya di Indonesia.

Selain itu pada 2018, katanya, Batola memberikan kenaikan penghasilan baik silkap maupun tunjangan. Sedangkan 2019 Dinas PMD juga melakukan penyetaraan penghasilan perangkat desa setara PNS golongan IIA nol tahun serta memberikan kebijakan BPJS Ketenagakerjaan.

Dahlan menilai perhatian yang diberikan Batola ini sudah luar biasa. Karena itu ia mewanti-wanti jika dari hasil evaluasi pelaksanaan 2019 masih terjadi permasalahan maka pihaknya akan mempertimbangkan pemberian gaji ke-13 pada 2020 mendatang.

Penulis : Muliadi
Editor : Wandi
Penanggungjawab : SA Lingga

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android kami di Play Store 
Aplikasi Kalselpos.com

Slider

Facebook Comments