Aliansyah “kecewa” Pokir Dewan tidak Diakomodir PUPR

  • Whatsapp
ALIANSYAH

“Tidak ada satupun program pembangunan yang diusulkannya dari hasil reses direalisasikan pemerintah kota, dia pun tidak mau melanjutkan rapat itu”

 

BANJARMASIN, Kalselpos.com – Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Aliansyah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melayangkan protes keras, bahkan sempat menggebrak meja karena pokok pikirannya (Pokir) dari hasil reses tidak diakomodir pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat.

Dia meluapkan kemarahannya tersebut pada saat rapat sinkronisasi pelaksanaan pembangunan tingkat Kota Banjarmasin pada 2018 di ruang rapat Paripurna, Jumat (1/3) pekan tadi.

“Marah sekali saya, satupun pokok pikiran saya dari hasil reses tidak ada yang diakomodir,” ujarnya, kepada wartawan.

Karena tidak ada satupun program pembangunan yang diusulkannya dari hasil reses direalisasikan pemerintah kota, dia pun tidak mau melanjutkan rapat itu.

“Percuma saja saya ikut rapat, karena satupun usulan saya untuk pembangunan yang dimohon masyarakat dari daerah pemilihan saya di Banjarmasin Selatan tidak diberi perhatian,” paparnya.

Padahal, ungkap Aliansyah, hanya tiga pokok pikiran (Pokir) yang diajukannya, yakni, pembuatan jembatan Titian di Gang Serasi Ujung, Kelayan Timur, pembangunan jalan lingkungan di Basirih dan Kuin Kecil.

“Harusnya kan satu adalah diakomudir, masa tidak sama sekali, saya kan wakil rakyat yang ada di sana, tentunya memiliki tanggungjawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, dari pihak pemerintah kota, yakni, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, Arifin Noor menyatakan, pokok pikiran dewan memang harus diakomodir.

Ini, jelasnya, tercantum dari peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, yakni, dalam ayat C disebutkan dalam penyusunan RAPBD untuk pembangunan itu mengambil pokok-pokok pikiran anggota dewan.

“Tentunya sebelum berakhir masa musyawarah rencana pembangunan (Musrembang),” tuturnya.

Pokir dari dewan itu bisa tidak terakomodir, terangnya, karena adanya masalah teknis di lapangan, karena di Disperkim itu ada SK kumuh di DisPUPR ada SK jalan yang harus diprioritaskan pembangunannya.

“Moga saja di tahun 2019 ini diakomudir semua Pokir dewan, kita upayakan,” ucapnya.

Terkait panasnya rapat pada gelar saat rapat sinkronisasi pelaksanaan pembangunan tingkat Kota Banjarmasin pada 2018 hingga ada anggota dewan sampai gebrak meja, Arifin menyatakan hal yang biasa dalam rapat.

“Tidak apa-apa itu, kita maklumi saja, biasa rapat sering terjadi untuk menghasilkan kesepahaman,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Banjarmasin Hj Ananda mengakui adanya sedikit kericuhan saat rapat saat rapat sinkronisasi pelaksanaan pembangunan tingkat Kota Banjarmasin pada 2018, karena ada salah satu anggotanya yang melakukan protes keras.”Biasa, lagi masa politik, jadi agak panas,” tuturnya.

Namun, kata dia, semua akan diselesaikan secara internal, karena semua masalah akan ada solusinya.

Penulis:Aspihan
Penanggung jawab:SA Lingga

Pembaca setia kalselpos.com download aplikasi versi android kami di Play Store 
Aplikasi Kalselpos.com

[smartslider3 slider=6]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.