RAT Koperasi TKBM Pelabuhan, sampaikan Penolakan Pendirian Koperasi Baru

oleh -452 views
RAPAT TAHUNAN - Rapat Anggota Tahunan Koperasi TKBM KIPUh Tahun Buku 2018 di Pelaihari (9)1/2019).(Ahmad Fauzie)

PELAIHARI, Kalselpos.com – Sebagai pengejawantahan Undang-Undang No.25 tahun 1992, dimana setiap koperasi wajib melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT), Koperasi Tenaga Bongkar Muat (TKBM) Kabupaten Tanah Laut (Tala) Kalsel, yang terhimpun dalam wadah Komite Independen Pemberdayaan Ummah (KIPUh)  menggelar Rapat Anggota Tahunan (R-A-T) tahun buku 2018, Rabu (9 /1/ 2019).

Dihadiri Dewan Pengawas Induk Koperasi (Inkop) Pusat, Pengurus Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Provinsi Kalimantan Selatan dan APBMI Kabupaten Tanah Laut, Rapat Anggota Tahunan yang berlangsung di Aula Balai Diklat Jalan Hutan Kota Pelaihari Tanah Laut dihadiri dan dibuka Staf Ahli.

Baca Juga ==> 30 koperasi di HSU tidak aktif

Tujuan digelarnya RAT ini untuk menyampaikan pertanggungjawaban pengurus dan pertanggungjawaban pengawas TKBM KIPUh tentang hasil pelaksanaan kerja selama tahun 2018 serta beberapa agenda lainnya seperti laporan sisa perhitungan hasil usaha dan laporan arus kas koperasi serta program kerja ke depan.

Pada rapat ini turut juga dibahas persoalan yang tengah dihadapi para tenaga angkut dari dan ke kapal ini, antara lain sikap TKBM KIPUh yang menolak terkait adanya rencana pendirian koperasi TKBM pelabuhan yang baru di wilayah Tanah Laut,

Ketua TKBM KIPUh Muhammad Juhdi SPd mengatakan, pihaknya akan terus berupaya agar persoalan yang dihadapi bisa segera teratasi meski harus menempuh jalur hukum.

“Ini sudah berjalan tujuh bulan,segala upaya pun terus kami lakukan termasuk urun rembuk, negosiasi hingga sekarang menempuh jalur hukum,” jelas Juhdi. Sebagai pihak pemerintah setempat, Zainal Abidin menolak berkomentar terkait wacana pendirian koperasi TKBM Pelabuhan Baru.

Baca Juga ==> 30 koperasi di HSU tidak aktif

“Ini sebenarnya bukan ranah kami, namun kalau aturannya seperti itu sebaiknya ikut aturan yang ada saja. Apalagi  ada dasar hukumnya,” ucap Zainal kepada Kalsel Pos disela acara.

Dewan Pengawas Induk Koperasi (Inkop) Pusat, Hermansjah Roesli mengatakan,kalau menurut aturan perkoperasian tidak boleh ada dua  koperasi TKBM di satu pelabuhan.

“Hal ini karena akan menimbulkan persaingan yang tak sehat serta akan berdampak buruk terhadap kesejahteraan anggotanya,” tandas mantan Sekretaris Induk Koperasi Pusat RI ini.

Diharapkan melalui hasil race ini dapat mewujudkan kualitas tenaga kerja bongkar muat yang profesional dalam jam menghadap yg perkembangan teknologi angkutan laut dan globalisasi.

Baca Juga ==> 30 koperasi di HSU tidak aktif

Penulis : Ahmad Fauzie
Editor : Aspihan Zain
Penanggungjawab : SA Lingga

Facebook Comments