Anggota DPRD ini kecewa buruknya pengelolaan dana desa di Kotim

oleh -323 views
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Handoyo J Wibowo.(ant)

Sampit, Kalselpos.com – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng, Handoyo J Wibowo mengaku kecewa dengan masih buruknya pengelolaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) di daerah itu.

“Kami kecewa karena sejak diluncurukannya program DD dan ADD, bahkan sampai saat ini belum ada satu desa pun di Kabupaten Kotawaringin Timur yang mampu mengelola dana tersebut dengan baik,” katanya di Sampit, Sabtu.

Dikatakannya, alih-alih mampu mengelola DD dan ADD dengan baik, bahkan sebaliknya yang ada justru banyak menimbulkan permasalahan. Hal itu dibuktikannya beberapa kepala desa terpaksa harus meringkuk di penjara akibat ketidakmampuannya dalam mengelola anggaran desa yang diberikan pemerintah daerah.

“Serapan anggaran DD dan ADD selalu rendah, bahkan di tahun 2018 ini, dari 168 desa penerima DD dan ADD beberapa diantaranya tidak menyerap sama sekalai anggaran. Penyerapan anggaran hanya untuk pembayaran gaji pegawai saja,” tambahnya.

Menurut Handoyo permasalahan masih rendahnya serapan anggaran dan kurang baiknya pengelolaan DD dan ADD harus segera diatasi, sebab jika terus dibiarkan terjadi akan berdampak buruk terhadap desa yang bersangkutan.

“Sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak mampu menyerap dan mengalola anggaran maka DD dan ADD bisa dicabut. Hal ini harus dihindari,” terangnya.

Handoyo juga menyayangkan terus meningkatnya anggaran DD dan ADD selama ini tidak dibarengi dan diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) kepala desa berikut aparaturnya.
“Kami berharap hal ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah terutama dalam peningkatan SDM kepala desa berilut aparaturnya,” ucapnya.

Dikatakannya, DD dan ADD sangat penting dalam percepatan pembangunan desa. Untuk itu pemberian DD dan ADD tersebut harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik.

“Ini adalah kesempatan pemerintah daerah jika ingin mempercepatan pembangunan di wilayah pedasaan. Program pemerintah pusat tersebut hendaknya jangan disia-siakan karena dengan adanya DD tersebut secara langsung telah membantu dan meringankan pemerintah daerah,” demikian Handoyo.

Sumber : Antara
Penanggungjawab : SA Lingga