3 Raperda Inisiatif DPRD segera Dibahas

oleh -316 views
RAPERDA - Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian tiga buah Raperda, di gedung DPRD Banjarmasin, Jumat (4/1).(istimewa)

Ketiga buah Raperda tersebut terdiri dari Raperda tentang Metrology, Raperda tentang Izin Retribusi Minuman Beralkohol, dan Perda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

 

BANJARMASIN, Kalselpos.com – Tiga buah Raperda inisiatif DPRD Kota Banjarmasin tak lama lagi akan masuk dalam pembahasan.

Dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian tiga buah Raperda, ketiga buah Raperda tersebut terdiri dari Raperda tentang Metrology, Raperda tentang Izin Retribusi Minuman Beralkohol, dan Perda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Baca Juga ==> Empat Buah Raperda Inisiatif Diketok 

“Baik dua revisi Perda maupun pembentukan satu Raperda yang diusulkan, ini memang kami anggap penting untuk menyesuaikan dengan perkembangan saat ini dan kebutuhan di masyarakat,” ujar Ketua DPRD Kota Banjarmasin Hj Ananda, usai Rapat Paripurna, Jumat (4/1) pekan tadi.
       
Raperda tentang retribusi pelayanan kesehatan jelasnya, diharapkan bisa mengakomodir standar biaya yang dibebankan kemasyarakat untuk melakukan berbagai layanan kesehatan di RS Sultan Suriansyah, RS milik Pemko yang masih proses pembangunan. 
       
Kemudian untuk Raperda tentang retribusi izin tempat berjualan minuman beralkohol dimaksudkan untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun memberikan kepastian hukum terkait standar retribusi yang wajib dibayarkan pelaku usaha yang aktivitas usahanya menyediakan minuman beralkohol. 
       
“Lalu untuk Raperda tentang kemetrologian juga dirasa perlu sebagai payung hukum untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi serta mengatur penggunaan alat ukur, takar, timbang hingga perlengkapannya,” ucapnya.

Baca Juga ==> Empat Buah Raperda Inisiatif Diketok 

Sementara, Wakil Walikota Banjarmasin H Hermansyah mengatakan, Raperda  Izin Retribusi Minuman Beralkohol merupakan salah satu jenis pungutan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Kita telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagai dasar pemungutannya,” ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, telah ada Perda Nomor 10 tahun 2017, dan beberapa perubahan tentang ketentuan penjualan minuman beralkohol. Namun hal tersebut dirasa masih belum cukup memiliki dasar hukum untuk melakukan pemungutan retribusi sampai ketingkat penjual eceran.

Sebelumnya jelas Hermansyah, yang diperbolehkan dan diberi izinnya hanya penjualan minuman beralkohol untuk langsung di minum di tempat, kemudian terbit Perda Nomor 10 tahun 2017 selain untuk lansung di minum ditempat, juga diberikan izin kepada penjual eceran dan di tempat-tempat tertentu dengan waktu penjualan yang diperbolehkan.

Baca Juga ==> Empat Buah Raperda Inisiatif Diketok 

“Atas dasar itulah kemudian perlu disesuaikan, agar dapat melakukan pemungutan di tempat-tempat penjualan minuman eceran,” bebernya.

Untuk Raperda tentang Metrology, bebernya, dibuat dalam rangka upaya mewujudkan Good Governance yakni dengan menciptakan tertib ukur khususnya di bidang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapanya.

“Diharapkan dengan adanya Raperda tentang Kemetrologian ini, ke depanya apa yang menjadi tujuan kita bersama dapat tercapai, dan semakin meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarmasin,” jelasnya.

Sedangkan Perda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, tuturnya lagi, sebagai upaya pemenuhan standar kesehatan yang merupakan hak asasi manusia, dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan, sehingga Pemerintah Kota Banjarmasin mengupayakan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Baca Juga ==> Empat Buah Raperda Inisiatif Diketok 

Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Banjarmasin telah menyediakan berbagai sarana pelayanan dan fasilitas kesehatan yang dipungut retribusinya berdasarkan peraturan daerah nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

“Namun seiring perkembangan waktu, ada beberapa item dari retribusi yang perlu ditambahkan sehingga perlu dilakukan perubahan peraturan daerah tersebut,” pungkasnya.

Penulis : Aspihan
Penanggung Jawab : S. A. Lingga