Korupsi Dana Hibah senilai Rp300 Juta

oleh -152 views
KETUA KNPI TERSANGKA - Ketua KNPI Tala, Syahruji Padilah dan Faulina Riska selaku bendahara, mengenakan baju rompi (terpisah) usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah senilai Rp300 juta oleh pihak Kejari setempat, di Pelaihari, Selasa (18/12) lalu.

Ketua dan Bendahara KNPI Tala jadi Tersangka

BANJARMASIN, Kalselpos.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Laut (Tala), akhirnya resmi menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah yang digulirkan pemerintah kabupaten setempat tahun 2017 lalu.

Kedua tersangka itu adalah Syahruji Padilah, yang tak lain adalah Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tala bersama bendaharanya, Faulina Riska. Kedua tersangka pun telah dilakukan penahanan Rumah Tahanan (Rutan) Pelaihari oleh penyidik kejaksaan setempat, setelah sempat dilakukan pemeriksaan.

Baca Juga ==> Walikota : “Bersihkan Kota dari Sampah Korupsi”

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tala, Sri Tatmala Wahanani SH melalui Kasi Pidsus, Imam Cahyono SH, ketika dikonfirmasi via telpon selularnya, Rabu (19/12), membenarkan kalau pihaknya telah menetapkan Ketua DPD KNPI setempat, Syahruji Padilah dan Faulina Riska selaku bendahara, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah. “Keduanya, sejak Selasa (18/12) lalu, sudah kita lakukan penahanan di Rutan di Pelaihari,” ucapnya.

Menurut Imam Cahyono, saat ini kasusnya masih tahap penyidikkan, yang mana kedua tersangka diduga tidak bisa mempertanggunjawabkan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tala.

“Dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keduanya adalah sekitar Rp300 juta, dari dana hibah APBD Tala tahun 2017 yang dikucurkan senilai Rp1,2 miliar,” ucapnya. Kedua tersangka ditahan setelah diperiksa kesehatanya oleh tim dokter Rumah Sakit H Boejasin Pelaihari.

Adapun dugaan penyimpangan yang dilakukan kedua tersangka, dengan melakukan 24 kegiatan, namun sebagian laporan dari kegiatan itu, tidak sesuai dengan kenyataannya. “Sebagian ada di- ‘mark up’, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp300 juta,”jelasnya.

Baca Juga ==> Walikota : “Bersihkan Kota dari Sampah Korupsi”

Dalam laporan BPK, menurut Imam Cahyono, ada penggunaaan anggaran yang tidak sesuai dengan pertanggung jawaban.

‘’Contohnya, ada kegiatan yang anggarannya tidak sampai Rp20 juta, akan tetapi pertanggungjawabannya sebesar Rp20 juta. Di DPD KNPI sendiri ada 24 macam kegiatan yang pertanggungjawabanya diduga di-‘mark up’,’’ bebernya

Kini kedua tersangka terancam hukuman minimal 4 tahun penjara, lantaran dijerat Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 dan Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Penulis : S. A. Lingga
Penanggungjawab : S. A. Lingga

Facebook Comments