Inilah Tujuh Kesepakatan Solusi Masalah Bangkau

DENGAR PENDAPAT- Ketua DPRD HSS, Ahmad Fahmi saat memimpin rapat dengar pendapat mencari solusi permasalahan konflik sosial di perairan danau bangkau | MENGIKUTI- Aparat TNI, Polri, Dinas terkait saat mengikuti dengar pendapat saat mencari solusi permasalahan perairan danau bangkau

Bacaan Lainnya

kalselpos.com: Baca Berita Update Hari Ini, Berita Terbaru, Berita Terkini Banjarmasin Kalimantan Selatan

Kandangan, Kalselpos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Hulu Sungai Selatan (HSS), Polres, Kodim 1003 Kandangan, dan Dinas Perikanan dengar pendapat, Kamis (16/8), untuk mencari solusi permasalahan yang kerap terjadi di Danau Bangkau, Desa Bangkau, Kecamatan Kandangan.

Ketua DPRD HSS, Ahmad Fahmi, mengatakan dengar pendapat dilakukan untuk mencari solusi, agar tidak terjadi lagi konflik sosial, antar masyarakat yang mencari ikan di perairan Danau Bangkau.

Selama ini, kata dia, permasalah yang terjadi di Danau Bangkau tidak pernah selesai-selesai, dan masih terjadi konflik dengan warga kabupaten tetangga. “Konflik sosial yang terjadi di perairan Danau Bangkau sampai menimbulkan korban luka, bahkan sampai ada yang meninggal,” ujarnya.

Fahmi berharap, melalui dengar pendapat bisa dapat menyelesaikan konflik sosial tersebut. “Hasil kesepakatan bersama dalam dengar pendapat ada tujuh poin yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan konflik Danau Bangkau,” harapnya.

Tujuh kesepakatan tersebut, yakni membentuk tim untuk melaksanakan pengawasan bersama pihak yang berwenang, bantuan alat tangkap ikan tradisional dari Pemerintah setempat dan pengawasan serta pendampingan.

kalselpos.com: Baca Berita Update Hari Ini, Berita Terbaru, Berita Terkini Banjarmasin Kalimantan Selatan

Selain itu, melakukan pendekatan keagamaan melalui para alim ulama dan tokoh masyarakat, melaksanakan sosialisasi larangan menangkap ikan dengan cara setrum, mengupayakan pertemuan dengan pemerintah HST, dan menindaklanjuti pertemuan yang dilaksanakan.

“Tujuh kesepakatan ini, akan disampaikan kepada pemerintah daerah, untuk ditindaklanjuti secara bersama-sama, guna menghindari konflik sosial yang terjadi di perairan Danau Bangkau,” ujarnya.

Penulis : Sofan
Editor : Aprie
Penanggung Jawab : S. A. Lingga.

kalselpos.com: Baca Berita Update Hari Ini, Berita Terbaru, Berita Terkini Banjarmasin Kalimantan Selatan

Pos terkait