Marabahan, Kalselpos.com – Sidang Paripurna yang dilaksanakan DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) menyetujui Rancangan Perubahan APBD (APBD-P) Tahun Anggaran (TA) 2018 yang dipimpin Ketua DPRD H Hikmatullah dan Wakil Ketua H Mudjiadi, Selasa (28/8).
Secara keseluruhan mendapat persetujuan sebesar Rp1.314.629.583.764,87 dengan struktur terdiri dari Pendapatan Daerah Rp1.204.316.189.428, Pendapatan Asli Daerah Rp90.931.709.068, Dana Perimbangan Rp854.336.146.540, Lain-lain Pendapatan Rp259.048.333.820.
Selanjutnya Belanja Daerah Rp1.314.629.583.764,87 terdiri dari Belanja Tak Langsung Rp707.596.377.728,14 Belanja Langsung Rp607.033.206.036,73 atau defisit Rp110.313.394.336,87.
Marabahan, Kalselpos.com – Sidang Paripurna yang dilaksanakan DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) menyetujui Rancangan Perubahan APBD (APBD-P) Tahun Anggaran (TA) 2018 yang dipimpin Ketua DPRD H Hikmatullah dan Wakil Ketua H Mudjiadi, Selasa (28/8).
Secara keseluruhan mendapat persetujuan sebesar Rp1.314.629.583.764,87 dengan struktur terdiri dari Pendapatan Daerah Rp1.204.316.189.428, Pendapatan Asli Daerah Rp90.931.709.068, Dana Perimbangan Rp854.336.146.540, Lain-lain Pendapatan Rp259.048.333.820.
Selanjutnya Belanja Daerah Rp1.314.629.583.764,87 terdiri dari Belanja Tak Langsung Rp707.596.377.728,14 Belanja Langsung Rp607.033.206.036,73 atau defisit Rp110.313.394.336,87.
Sedangkan Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp127.313.394.336,87 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp17.000.000.000 sehingga Pembiayaan Bersih Rp110.313.394.336,87 atau tidak ada Silpa.
Dengan disetujuinya Rancangan Perubahan APBD 2018 Batola ini, Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor mengungkapkan, maka Pemkab dan DPRD memiliki kesamaan untuk melangkah bersama meningkatkan dan menuntaskan seluruh rangkaian rencana kerja pembangunan terutama di paruh waktu sampai akhir tahun 2018.
Selain itu, dia mengutarakan, kinerja pemerintahan yang didukung perubahan APBD menjadi sangat penting, mengingat program dan kegiatan memiliki peran strategis pada kegiatan pemerintahan yang baru yang mulai diselenggarakan di tahun anggaran 2018.
